PENDAMPINGAN PENGISIAN DATA PENDUKUNG ANALISIS BEBAN KINERJA 2024 DI KECAMATAN DUKUH PAKIS
Kata Kunci:
Reformasi Birokrasi, Analisis Beban KerjaAbstrak
Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Sebagai bagian dari reformasi ini, langkah-langkah telah diambil untuk merombak struktur dan proses kerja di instansi pemerintah agar lebih adaptif dan terarah. Dalam konteks ini, pengumpulan dan analisis data menjadi krusial dalam mengevaluasi kinerja organisasi, termasuk di tingkat kecamatan. Namun, di balik urgensi analisis beban kinerja, sering kali terdapat tantangan nyata yang menghambat proses pengisian data pendukung ABK. Kendala-kendala tersebut meliputi kompleksitas proses pengumpulan data, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta perubahan kebijakan atau prosedur yang cepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tantangan ini menjadi penting untuk merancang strategi yang efektif dalam mengatasi hambatan dalam pengisian data pendukung ABK.Setiap langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada landasan hukum yang kokoh dan komprehensif. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 Ayat 1 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur kewajiban setiap instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan jabatan pegawai berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penerapan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang komprehensif tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi pemerintah. Pendampingan pengisian ABK bertujuan untuk memastikan bahwa data dukung yang diisikan di Kecamatan Dukuh Pakis adalah akurat, lengkap, dan relevan untuk keperluan analisis dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Ini dilakukan dengan memberikan bantuan dan arahan kepada petugas yang bertanggung jawab dalam mengisi data dukung ABK agar mereka dapat memahami secara mendalam pentingnya data yang diisikan serta proses pengisian yang tepat.
Kata kunci : Reformasi Birokrasi, Analisis Beban Kerja
Referensi
Indonesia, Republik. 2009. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik.” Bphn.Go.Id 2003(1):3.
Irmawati, Irmawati, Andy Arya Maulana Wijaya, and Muh. Askal Basir. 2022. “Transparansi Pelayanan Publik Dalam Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari Kota Baubau.” Journal of Government Science Studies 1(2):50–57. doi: 10.30598/jgssvol1issue2page50-57.
Pemerintah Kota Surabaya. 2021. “Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya.”
Program, Mahasiswa, Studi Ilmu, Administrasi Negara, and Departemen Administrasi. 2018. “Kebijakan Dan Manajemen Publik Inovasi Produk E-Lampid Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya Antya Seruni Duhita.” 6:1–11.
Kun-Hsu Wu, (2010). Incorporating Workload and Performance Levels into Work Situation Analysis of Employees with Application to a Taiwanese Hotel Chain. American Journal of Applied Sciences, 7 (5) : 692-697.
Mangkunegara. (2009). Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manu- sia. Bandung : PT Refika Adi-tama.
Mangkunegara, (2004). Manajemen Sum- ber Daya Manusia. Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya
Bandung.
Murti, Silvi Rian (2013). Analisis Penga- ruh Beban Kerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Guru SMP Negeri. Badan Penerbit Univer- sitas Muhammadiyah, Surakarta.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta. Suwati,
Yuli. (2013). Pengaruh Kompen- sasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt.
Tunas Hijau Samarinda. eJournal Ilmu Ad- ministrasi Bisnis, 1 (1) : 41-5
