Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik (SIAP)

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR)

Annisa Azzahra — 2025-06-16

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur always strives to improve the quality of public services to achieve successful task implementation so that the public services provided are targeted and purposeful. According to Law No. 25 of 2009, public service is an activity or series of activities aimed at fulfilling service needs in accordance with legislation for every citizen and resident regarding goods, services, and/or administrative services provided by public service organizers. In accordance with the Decree of the Head of the Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Province NUMBER: 000.8.3.1 /1830/120.1/2024 concerning Service Standards to ensure certainty about the rights, responsibilities, obligations, and authorities of all parties involved in the provision of public services at the Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Province, and in order to realize a public service delivery system in accordance with the principles of good governance, the fulfillment of the community's rights to obtain public services to the maximum extent, and to realize community participation and compliance in improving the quality of public services, it is necessary to establish Service Standards. This community service activity uses an active participatory implementation method. From the average results above, the community satisfaction index is 3.74. And after conversion, the performance index of the service unit is 93.52. The service element that has priority I in the evaluation of service standards is the cost with a value of 3.67.

EFEKTIFITAS PELAYANAN ADMINISTRASI WEBSITE SIARSIP DALAM KELENGKAPAN SPJ DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dewi Yasmine Ammaratih — 2025-06-23

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayahnya. Artikel ini membahas tugas pokok dan fungsi dinas tersebut, dengan fokus mengelola administrasi kepegawaian, kearsipan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan administrasi melalui penggunaan website Si Arsip dalam kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen dengan digitalisasi proses administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Si Arsip mampu mempercepat proses administrasi dan mengurangi risiko duplikasi dokumen. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan aksesibilitas website yang hanya dapat digunakan melalui komputer dan sistem penomoran resi yang masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, disarankan adanya pengembangan sistem yang lebih terintegrasi serta pelatihan bagi operator administrasi untuk meningkatkan akurasi input data.

PROSEDUR PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA STATISTIKA PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nurul Qomariyatun Zulfah Nurul — 2025-06-16

ABSTRACT

The high potential of Indonesia's abundant seas is utilized by the community as a source of income. Marine resources, especially fisheries, provide a very large contribution and impact on Indonesia's income. The East Java Province DKP in 2023, the amount of capture fisheries production reached 590,685.85 tons and the third highest in Indonesia. This figure was generated by fishermen's catches based on daily logbook statistical data owned by fishermen. This is related to Law 45 of 2009 Article 46 Paragraph 1 that 'The central government and regional governments compile and develop a fisheries information and statistical data system and organize the collection, processing, analysis, storage, presentation, and dissemination of potential data, updating of fish movement data, facilities and infrastructure, production, handling, processing and marketing of fish, as well as socio-economic data related to the implementation of fish resource management and the development of a fisheries business system'. This community service aims to find out and evaluate policies related to the statistical data collection of fisheries production at the East Java Province DKP. The method used by the author to facilitate the implementation of internship activities at the East Java Province DKP, through four stages, namely; first preparation, work practice, documentation, and finally service report. The existence of data collection or statistical data on capture fisheries provides benefits in several parts, especially in innovation and decision making.

Keyword : Fisheries, Statistical Data, Data Collection, DKP Provinsi Jawa Timur

PEMANFAATAN SUKMA E-SANTRI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG

Wirna Amalia — 2025-06-18

Effective and innovative public services are the main indicators of the success of local governments in the digitalization era. Jombang Regency through the Governance Section of the Regional Secretariat developed information technology-based service innovations by launching the Sukma E-Santri application. This program aims to improve the quality of public services through electronic community satisfaction surveys. This service aims to analyze the implementation of Sukma E-Santri, identify employee and community responses, and increase community participation in public service evaluation. The method used is participatory observation for 40 days through direct involvement in services, survey completion, and documentation. The results show that the implementation of the application has been effective among employees, although challenges are still found in the level of digital literacy of the community. Therefore, wider socialization efforts and the provision of supporting facilities are needed to optimize community participation in improving service quality.

Keywords: Public Service; Digital Innovation; Sukma E-Santri

PENERAPAN SOP PENGELOLAAN OPERASIONAL EVOLVEFITNESS DI SURABAYA

Triana Ardianti — 2025-06-21

Sektor kepariwisataan mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi dan pelestarian budaya bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di kota Surabaya. Program magang ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal dunia kebugaran lebih dekat serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam mempromosikan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Pelaksanaan magang di Evolvefitness Surabaya menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada praktik kerja, tetapi juga mengamati secara langsung bagaimana kebijakan publik daerah, khususnya PERDA Kota Surabaya No. 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan, diterapkan pada sektor kebugaran. Pelaksanaan magang di Evolvefitness Surabaya selama 40 hari kerja telah memberikan pengalaman dan hasil konkret dalam konteks penerapan kebijakan publik, khususnya kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan. Hasil-hasil tersebut meliputi: Penerapan standar pelayanan publik yang diatur oleh perda,kesesuaian legalitas dan operasional dengan peraturan daerah, penerapan prinsip pengawasan dan ketertiban usaha, dukungan terhadap fungsi edukasi dan promosi gaya hidup sehat, refleksi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan, luaran magang mendukung transparansi dan dokumentasi kebijakan. Terdapat faktor pendukung, salah satunya adalah kesesuaian SOP dengan standar pelayanan publik. Namun terdapat juga faktor penghambat salah satunya yaitu terbatasnya ruang eksplorasi formal untuk ide inovatif. Selanjutnya terdapat teori pendukung yaitu : 1) Kesesuaian Usaha Evolvefitness dengan PERDA Kota Surabaya No. 2 Tahun 2008. 2) Penerapan Standar Operasional Usaha Fitness Sesuai Perda. 3) Evaluasi terhadap Kesesuaian dengan Kebijakan Daerah. Mahasiswa berperan aktif dalam pelayanan administrasi membership, penginputan data, pembuatan konten promosi, serta analisis terhadap implementasi SOP dan standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan daerah. Dengan keterlibatan tersebut, mahasiswa memperoleh peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis seperti administrasi dan pelayanan publik, serta kemampuan non-teknis seperti komunikasi organisasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab kerja.

Kata kunci : Kepariwisataan, Kebugaran, Operasional, Kebijakan Daerah.

PERAN BALAI PRS PMKS SIDOARJO DALAM PEMULIHAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Zalfa Amira Salsabillah — 2025-06-24

Social inequality is still a global problem that affects groups of people with social welfare problems
(PMKS). This service aims to analyze the role of the Sidoarjo PMKS PRS Center in social rehabilitation
and empowerment of PMKS. The method used is descriptive qualitative through participatory observation
and interviews with social workers during the 40-day internship program. Data was collected through
direct involvement in center activities such as skills training, spiritual guidance, and social assistance. The
results of the service show that the center carries out rehabilitation services through initial assessment,
physical, spiritual, and skills coaching programs, as well as facilitating client discharge, despite facing
challenges in the form of limited human resources, facilities, and a complex discharge process. In
conclusion, the Sidoarjo PMKS PRS Center has a strategic role in the social recovery of PMKS, but needs
institutional strengthening, improving officer competence, and developing a post-discharge support system
to make social rehabilitation more effective and sustainable.
Keywords: Social rehabilitation, PMKS empowerment, social services, PMKS PRS Center

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI APLIKASI SINAR DALAM MENUNJANG PENDATAAN NAMA RUPABUMI DI KABUPATEN JOMBANG

Revinda Nurmalasari — 2025-06-16

The use of the SINAR application (Rupabumi Name Information System) is a technological innovation applied in the data collection of earthquake names in Jombang Regency. However, the implementation of the SINAR application in the field still faces various challenges. One of the main obstacles is the lack of knowledge and understanding of the users, both from the local government apparatus and the community involved in the data collection process. This research aims to identify problems in the use of the SINAR application and formulate strategies that can increase the effectiveness of its utilization. This activity was carried out during the author's internship at the Jombang District Government Office, with implementation methods that included literature studies, application training, field observations, and analysis of problems and solutions. The results of the analysis show that intensive, structured, and sustainable socialization to related parties is a strategic step that can answer these obstacles. With regular socialization efforts, the SINAR application is expected to be used optimally to support the accuracy and validity of earthquake name data collection in Jombang Regency.

PENYUSUNAN KEARSIPAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN MENGGUNAKAN APLKASI E-BUDDY

Thomas Syahrudin Fransetio — 2025-06-21

Pengabdian merupakan sebuah mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam suatu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang mendukung program pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan program teknis praktis yang ditemukan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata yang diperoleh diperguruan tinggi sehingga mahasiswa diharapkan lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. Adapun metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini meliputi sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan ini dimulai pada awal bulan Maret 2025, penulis terlebih dahulu melakukan survey untuk mencari informasi seputar instansi Pemerintahan yang sedang membuka lowongan untuk menerima kegiatan magang bagi mahasiswa. 2. Tahap Pelaksanaan penulis melaksanakan magang regular pada 21 Februari sampai 25 April 2025 di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan penulis saat magang di instansi tersebut salah satunya mengoprasikan aplikasi E-Buddy. Aplikasi tersebut diciptakan untuk membantu tugas ASN seperti pengarsipan, tanda tanga elektronik dan lain lain. ASN Kabupaten Sidoarjo sangat terbantu akan kehadiran aplikasi tersebut. Sebab yang awalnya ASN melakukan pengarsipan dan penanda tanganan secara manual sering menimbulkan miss komunikasi antar pegawai. Halini sangat menghambat kinerja ASN dalam melakukan aktivitas pelayanan publik. Hingga dibuatnya aplikasi ini untuk membantu tugas ASN lebih mudah, cepat dan akurat. Aplikasi ini dibuat pada tahun 2020 saat ada wabah covid 19 melanda Indonesia. Dirumahkan, semua pegawai di paksa untuk bekerja dari rumah. Untuk menunjang kinerja pegawai saat bekerja dirumah maka bupati sidoarjo saat itu mencetuskan aplikasi E-Buddy ini untuk di implementasikan di dunia pemerintahan kabupaten sidoarjo. Hasilnya pun sangat memuaskan, semua ASN terbantu hingga saat ini. Pemerintahan Sidoarjo selangkah lebih maju memanfaatkan teknologi.

Kata Kunci : Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, E-Buddy Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI FUNGSI REHABILITASI DAN PENERBITAN SKHPN DI BNN PROVINSI JAWA TIMUR

Angel Tehupuring — 2025-06-23

Internships are a form of practical field learning designed to bridge academic theory with real
world implementation. This article is based on an internship experience at the East Java
Provincial National Narcotics Agency (BNNP Jatim), particularly in the rehabilitation
services and issuance of the Certificate of Narcotics Examination Results (SKHPN). The
purpose of this study is to describe the workflow and evaluate the contribution of these services
in enhancing public service quality, especially in the context of drug abuse prevention and
treatment. A qualitative descriptive method was used through observation and active
participation during the internship period. The results show that the rehabilitation and SKHPN
services have implemented key principles of public service, including accountability,
transparency, and efficiency. However, some challenges remain, such as limited human
resources and suboptimal use of digital technologies. These findings highlight the important
role of public administration students in supporting and improving government services
through field involvement.
Keywords: Public service, rehabilitation, SKHPN, BNNP East Java, public administration.

OPTIMALISASI ADMINISTRASI SURAT DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Aulia Ramadhini — 2025-06-17

Administrasi surat merupakan aspek penting dalam birokrasi yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui pengelolaan surat yang tertib dan sistematis, setiap aktivitas birokrasi dapat terdokumentasi dengan baik, memudahkan proses pelacakan informasi, serta memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki dasar administrasi yang jelas. Tujuan pengabdian ini kepada masyarakat adalah untuk mengoptimalkan peran administrasi surat di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode partisipatif dengan keterlibatan langsung dalam proses administrasi surat di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informal dengan pegawai, serta telaah dokumen administrasi surat yang digunakan dalam aktivitas birokrasi sehari-hari. Bahan yang digunakan meliputi arsip surat masuk dan keluar, buku agenda surat, serta perangkat lunak administrasi yang mendukung sistem pencatatan dan pendistribusian surat secara digital. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sistem pengarsipan yang terorganisir dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan surat dapat mempercepat alur komunikasi serta mengurangi risiko kehilangan dokumen. Selain itu, pelatihan pegawai mengenai tata kelola administrasi surat juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi. Manfaat dari pengabdian ini tidak hanya dirasakan oleh internal instansi, tetapi juga oleh masyarakat. Proses pelayanan administrasi pertanahan menjadi lebih cepat dan tertata, sehingga masyarakat yang melakukan permohonan dokumen seperti sertifikat, pengukuran tanah, atau permohonan informasi dapat memperoleh pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Kesimpulannya, optimalisasi administrasi surat berkontribusi signifikan terhadap upaya transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Melalui penataan sistem pengarsipan yang lebih rapi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas pegawai, proses pelayanan administrasi menjadi lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

OPTIMALISASI PROGRAM PELATIHAN KERJA DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROV. JATIM

Kristina Shinta Paramitha — 2025-06-20

Job training programs are a strategic effort to improve the competence and competitiveness of the local workforce. However, their implementation still faces various challenges such as limited industry involvement and a mismatch between training materials and labor market needs. The aim of this community service activity is to optimize the implementation of job training programs at the Department of Manpower and Transmigration of East Java Province. The methods used include direct observation, interviews with department officials and training participants, and documentation studies of program implementation data. This activity is also supported by a SWOT analysis to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the ongoing training programs. The results show great potential in utilizing collaboration with local industries and the need to improve the quality of instructors and training facilities. Furthermore, aligning the training curriculum with industry needs can increase employment absorption rates. Strengthening monitoring and evaluation is also crucial for the sustainability of the program. In conclusion, optimizing job training requires synergy among stakeholders and dynamic program adjustments in line with the evolving labor market demands

Keywords : Job training, optimization, employment, stakeholder synergy, labor market

PENERAPAN PELAYANAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI OLEH SUB BAGIAN MUTASI DAN PROMOSI DI BKPSDM BANGKALAN

Laura Tria Ardhita — 2025-06-21

Kegiatan magang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan dilaksanakan sebagai sarana penerapan teori ke praktik kerja nyata dalam bidang administrasi publik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan selama 30 hari kerja dari tanggal 24 Januari hingga 06 Maret 2025 dengan metode observasi partisipatif, praktek langsung, dan evaluasi kinerja. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap proses administrasi kepegawaian khususnya dalam bidang mutasi dan promosi, termasuk pengadministrasian data pegawai, pengelolaan kenaikan pangkat, serta pelayanan kepada ASN. Kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya tata kelola pelayanan, terutama pada sistem pengadministrasian surat yang masih konvensional. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pentingnya pengembangan sistem informasi berbasis teknologi untuk mempercepat proses administrasi serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci : Pelayanan publik, kinerja pegawai, mutasi dan promosi, BKPSDM, administrasi kepegawaian

PENDAMPINGAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT RENTAN: UPAYA MENGUATKAN AKSES TERHADAP KEADILAN

Solehuddin — 2025-06-18

The general lack of understanding about legal rights and responsibilities often makes it difficult for people to access justice and legal help. This community project seeks to boost legal knowledge through a well-organized program that educates individuals about the court system. The techniques used involve hands-on legal education sessions, sharing useful legal pamphlets, and having engaging discussions centered around easy-to-understand case examples. These activities were conducted at the local community level, involving people of different ages and educational experiences. The legal documents were gathered based on important laws and presented in simple language to aid comprehension. The outcomes show a notable improvement in participants’ understanding of how law impacts everyday life, their basic rights when dealing with legal situations, and their duties as citizens during judicial processes. Active participation and lively conversations throughout the sessions demonstrated the community’s keen interest in legal subjects. Additionally, the event helped create a shared understanding that the law is not just for lawyers but an essential part of daily civic engagement. In summary, direct legal education was effective in raising public legal knowledge and reinforcing legal awareness as a foundation for creating a fair and empowered society.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-BUDDY TERHADAP PROSES PENGELOLAAN SURAT MASUK DI SEKRETARIAT DPRD SIDOARJO

elsa mei damayanti — 2025-06-16

Incoming mail management is one of the important aspects in the governance of government administration, especially in the Sidoarjo DPRD Secretariat. This study itself aims to analyze the effectiveness of the use of the E-Buddy application in improving the efficiency, accuracy, and speed of the incoming mail management process at the Sidoarjo DPRD Secretariat. Previously, manual mail management has now switched to a digital system through E-Buddy. The methods used in this study were direct observation, interviews, and documentation during internship activities for employees who use the application. The results of the study showed that the use of E-Buddy had a significant positive impact on the incoming mail management process, both in terms of distribution speed, digital archiving, ease of document tracking, ease of recording, and even searching for incoming mail. Thus, E-Buddy has proven effective in supporting digital transformation in the regional bureaucratic environment. Although there are still some technical obstacles that need to be fixed. Thus, this application is quite effective in improving work efficiency and transparency of incoming mail administration at the Sidoarjo DPRD Secretariat.

A OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI ARSIP BERBASIS ELEKTRONIK DALAM RANGKA PENDEKATAN REINFORCEMENT TERHADAP SIKAP PELAKSANA

Novia Eka Amelia — 2025-06-20

The transformation of administrative management in the digital era requires government institutions, particularly the Bureau of Government and Regional Autonomy of the East Java Provincial Secretariat Office, to adapt through the implementation of an electronic-based archival information system. The purpose of this internship activity is to identify obstacles and assess efforts to optimize electronic archive management in the Bureau of Government and Regional Autonomy, especially concerning the limited human resources (HR) who are insufficiently trained in electronic archiving.The activity was carried out over 70 working days in the General Government Division using a participatory observation method. The author was directly involved in the inputting of inactive archives into the SIAP BAIK system, demonstrating that direct involvement can accelerate the digitization process and support administrative efficiency. Data management was conducted through the stages of collection, verification, analysis, and interpretation using a qualitative approach. Observations revealed two main issues: the low participation of civil servants in the socialization program of the e-archive system, and the limited number of personnel competent in archival work. To address these challenges, the reinforcement approach theory was applied to analyze the relationship between stimulus (training programs) and employee responses to the digital system. It can be concluded that the success of implementing an electronic archiving system is not solely determined by technological sophistication, but highly depends on the readiness and competence of human resources to absorb and apply digital transformation in a sustainable manner.

A THE STRATEGIC ROLE OF TNDE IN THE TRANSFORMATION OF DIGITALIZATION IN CORRESPONDENCE ADMINISTRATION IN THE BUREAU OF GOVERNMENT AND REGIONAL AUTONOMY THROUGH AN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR APPROACH

Annisa Cahya Fatikasari — 2025-06-16

This research examines the strategic role of Electronic Office Manuscripts (TNDE) in supporting digital transformation in the administration of the Bureau of Government and Regional Autonomy. TNDE is an integral part of the electronic government system development program (e-Government) which aims to increase the effectiveness and productivity of the work of government officials. Using an exploratory method, this study analyzes the digitization of TNDE as an instrument in the management of electronic official manuscripts that facilitate and accelerate the decision-making process. This study argues that the implementation of TNDE plays a strategic role in three main aspects: administrative efficiency. Accelerating public services, and increasing institutional accountability. The results show that the digitization of TNDE has significantly contributed to the reduction of operational costs through savings in the use of paper, ink, and document verification process time. TNDE also significantly supports the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in accordance with Presidential Regulation No. 95/2018. Nonetheless, this study identified several challenges in digitization such as limited adequate human resources, resistance to change, and weak coordination. It is concluded that the digitization of TNDE requires a comprehensive approach including regulatory strengthening and human resource capacity building in the use of TNDE to support sustainable digital transformation in government administration.

MEKANISME ANALISIS WILAYAH DALAM PROSES PENCATATAN SECARA TERPADU PENDAYAGUNAAN ASET TANAH DI INSTANSI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

Raihan Anwar Tsanyyanto — 2025-06-19

Internship activities at the East Java Provincial Office provide valuable opportunities for students to apply the theories they have learned in lectures into real practice. During the internship, students are given flexibility and trust to carry out tasks such as inputting asset and personnel data. The trust and responsibility given by the agency provide valuable practical experience, but there are several obstacles such as limited access to information and communication constraints that limit a comprehensive understanding of the administrative process. Nevertheless, this experience still provides important insights and relevant skills in the general and personnel sub-sections, preparing students to better face challenges in the world of work. This internship experience is expected to motivate students to continue learning and contribute positively to the administrative process

Penerapan dan Mekanisme SOP Pengosongan Hunian Pada Rusunawa

Hasya Dhifan Putra — 2025-06-23

State Administration Study Program of Universitas 17 Agustus 1945 in carrying out internships at the UPT Management and Settlement Services, Public Housing, Settlement Areas and Cipta Karya Office of East Java Province. The main focus of internship activities is direct involvement in the administrative, financial, maintenance processes of flats, as well as the preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) for vacating Rusunawa occupancy. Through this internship, students gain an understanding of the dynamics of managing rental housing for Low-Income Communities (MBR), starting from data collection of prospective residents, financial management of rent, to the process of enforcing rules through the SOP for vacating occupancy. The preparation of SOPs is carried out systematically to ensure order, justice, and minimize conflicts between managers and residents. The results of the internship show the importance of inter-stakeholder collaboration, administrative transparency, and adjusting SOPs to field conditions in order to create a safe and orderly residential environment. This internship is expected to add insight and readiness for students to face the world of work in the field of public administration, especially in the management of public housing.

Inovasi Layanan Sistem Informasi Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS) Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Dewita Rahma Aisyah Dewita — 2025-06-22

Technological advancements have spurred innovation in public services, including education. This article discusses the Surabaya Teacher Application Information System (SIAGUS), launched by the Surabaya Education Office to streamline teacher administration, such as promotions, performance allowances, and permits. The study aims to analyze SIAGUS implementation and the role of interns in verifying teacher performance documents. Using a descriptive qualitative method, the research involved student interns in the Teacher and Education Personnel Division (GTK). Results indicate that SIAGUS enhances service efficiency through its online system, though challenges like teachers' lack of technological literacy (gaptek) persist. SIAGUS also supports Surabaya's Smart City concept by providing accessible services. However, socialization and feature updates are needed for optimal use. In conclusion, SIAGUS is an innovative breakthrough in educational services but requires more intensive user support. Recommendations include enhanced training and periodic evaluations to maximize the application's potential.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ARSIP PADA TERMIN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PELABUHAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Rezki Amalia — 2025-06-17

Records management is a crucial component in supporting the efficiency and effectiveness of administrative processes, particularly during the construction phase of port development projects. The Department of Marine Affairs and Fisheries of East Java Province has implemented an archiving system aimed at facilitating document accessibility while ensuring confidentiality. In practice, administrative processes often encounter challenges, such as discrepancies between official reports and actual field conditions, which can lead to contract termination if progress updates are not submitted regularly. Additionally, delays in issuing disbursement documents from the central government hinder the timely release of funds, ultimately disrupting project continuity. This study employs literature review and direct observation methods to examine the archiving system within port construction projects. The findings indicate that the current system is relatively effective in supporting both administrative and technical processes. However, technical shortcomings in document storage and limited inter-agency coordination persist. Therefore, optimizing the archiving system and enhancing administrative integration among stakeholders are essential to improving project implementation outcomes.

PENGELOLAAN ARSIPARIS APBN BIDANG TANGKAP MENGGUNAKAN OLIGOS DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

Diah Kin Kin Setyowati — 2025-08-06

Effective and efficient archive management is a crucial aspect in supporting transparency and accountability in government administration. The East Java Provincial Maritime and Fisheries Service, especially the Capture Division, faces challenges in managing APBN archives which were previously carried out manually, making them prone to errors and delays in accessing information. To overcome these problems, the OLIGOS system is implemented as an archive digitization solution. This internship activity aims to understand and evaluate the implementation of OLIGOS in managing APBN archives in the Capture Division. The methods used include direct observation, document study, active participation in archiving operations, and interviews with relevant employees. The data obtained were analyzed descriptively qualitatively to describe the process and effectiveness of the OLIGOS system. The results of this activity show that the use of OLIGOS increases efficiency in archive management, facilitates document searches, and strengthens data security through an integrated digital system. However, several obstacles were found, such as the lack of training for employees in operating the system and the limitations of supporting technological infrastructure. In conclusion, the implementation of OLIGOS has a positive impact on the management of APBN archives in the Capture Division of the East Java Province Maritime and Fisheries Service. To optimize the benefits of this system, it is recommended that there be continuous training for employees and adequate technological infrastructure improvements.

OPTIMALISASI CAPAIAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIKitu

Salsabila Ahmad — 2025-06-16

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penyusunan SPM tidak terlepas dari permasalahan internal maupun eksternal, seperti keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, kurangnya pemahaman teknis, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian laporan SPM dan merumuskan strategi optimalisasi penyusunan laporan SPM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penyusunan laporan SPM serta mengidentifikasi hambatan dan potensi optimalisasi dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Pendekatan ini dipilih dengan interpretasi mendalam atas data yang dikumpulkan. Hasil analisis dari pendampingan, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya capaian laporan SPM, serta potensi strategi yang dapat diupayakan untuk optimalisasi. Hasil yang dicapai yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya kontribusi dari mahasiswa peserta pendamping dalam penyusunan SPM. Kesimpulannya yaitu perlu pengembangan SDM terutama kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan SPM.

Strategi Penanganan Stunting Melalui Aplikasi JOSS oleh Pemerintah Kabupaten Jombang

bentina auliya — 2025-06-23

ABSTRACT
This internship activity was carried out at the Jombang Regency Government Office, focusing on the evaluation of the implementation of the Jombang Stop Stunting (JOSS) application as a public service innovation in accelerating the reduction of stunting cases. JOSS is an integrated digital platform designed to facilitate data collection, monitoring, and intervention for stunting cases from the village to the district level. The purpose of this internship is to assess the effectiveness of JOSS in supporting the convergence program for stunting prevention. The evaluation method used is through observation and documentation during the internship. Observations and direct involvement during the internship indicate that the JOSS application has significantly contributed to faster data validation and improved cross-sector coordination. However, several challenges remain, including limited trained personnel and suboptimal integration between the system and field implementers. Therefore, capacity building for application users and stronger collaboration among stakeholders are essential to ensure that JOSS can function optimally in reducing stunting rates in Jombang Regency.

Keywords : JOSS application, stunting, public service, effectiveness evaluation, Jombang Regency.

OPTIMALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DESA MELALUI PELATIHAN CORETAX DI KABUAPTEN SIDOARJO

Tiara Abellia Noer Devita — 2025-06-20

Tax plays a vital role in financing national development down to the village level; however, many villages still face challenges in tax administration, both in regulatory compliance and technical execution. This activity aims to enhance the capacity of village officials in Sidoarjo Regency in managing tax administration through Coretax application training. The method used in this community service activity was interactive socialization and training involving all village treasurers from 318 villages in Sidoarjo Regency, conducted over three days at the Regional Civil Service Agency (BKD) of Sidoarjo. Data collection techniques included observation, interviews, and descriptive qualitative data analysis. The results showed a significant improvement in participants' understanding and skills in operating the Coretax application, although challenges such as limited devices and internet access were still present in several villages. Participants demonstrated high enthusiasm during hands-on practice sessions and expressed the need for continued assistance to fully implement the application in their respective villages. In conclusion, the training effectively improved village tax administration in a digital-based system and should be followed by strengthening technological infrastructure and providing ongoing mentoring programs to optimize the comprehensive use of Coretax.

Keywords: Village tax administration, Coretax, village treasurer training, digital tax system

PENINGKATAN PELAYANAN PELANGGAN DI RESTORAN PEPPER LIME SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI PUBLIK DALAM SEKTOR KULINER

Brigita Ina Tokan — 2025-06-23

ABSTRACT

Pepper Lime Resto Surabaya is one of the restaurants that incorporates public values into its service operations. Through a hands-on internship experience at the restaurant, it was found that openness, efficiency, and accountability significantly influence the quality of customer service. The restaurant prioritizes fast, friendly service and the hygienic presentation of food. In addition, management regularly evaluates staff performance and the overall service system. These evaluations are supported by collecting customer feedback, which serves as the basis for continuous improvement. The implementation of public values not only provides comfort to customers but also increases their loyalty to the restaurant. The internship findings suggest that the private sector, particularly in the culinary field, can adopt public service principles to deliver a more

professional, high-quality, and customer-oriented service experience. Through this approach, Pepperlime Resto successfully builds a positive image in the eyes of its customers and maintains competitiveness in the restaurant industry.

Keywords: Public values, customer service, restaurant, loyalty, efficiency, accountability

EFEKTIVITAS LAYANAN KONSELING UPTD PPA SIDOARJO DALAM PEMULIHAN TRAUMA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Rosalina Permata — 2025-06-19

Sexual violence against children is a form of human rights violation that has a serious impact on the psychological and social conditions of the victims. In an effort to assist the recovery process of child victims of sexual violence, the UPTD for the Protection of Women and Children (PPA) of Sidoarjo Regency provides counseling services as a form of psychosocial intervention. This activity aims to evaluate the effectiveness of counseling services based on the indicators of organizational effectiveness according to Duncan, namely achievement of goals, integration, and adaptation. The implementation method is carried out through observation, direct involvement in counseling activities, and documentation of child development during the internship period. The results of the activity show that counseling services have a positive impact on the child's recovery process, especially in increasing emotional expression, self-confidence, and social skills. However, there are still aspects that need to be improved, such as strengthening external coordination, increasing the capacity of counselors, and optimizing counseling facilities and infrastructure. With continuous improvement, the UPTD PPA counseling service is expected to become a holistic and sustainable recovery system for child victims of sexual violence.

ANALISIS PROSES PENGURUSAN IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI

ERMAI DWI WANDASARI — 2025-06-23

Perizinan usaha merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pelayanan publik yang efektif dan transparan menjadi salah satu fokus utama dalam mempromosikan pembangunan ekonomi melalui prosedur perizinan usaha yang efisien. Magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami sistem pelayanan publik dan perizinan di dalam lembaga pemerintah. Magang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, dengan menggunakan metode partisipasi aktif dalam bidang administrasi dan kegiatan pelayanan publik. Mahasiswa terlibat dalam orientasi organisasi, simulasi layanan, dan pelaksanaan langsung layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, mahasiswa melakukan tugas-tugas administrasi umum seperti pencatatan korespondensi, digitalisasi arsip, dan pemutakhiran data personalia. Keterlibatan ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang mekanisme birokrasi, standar layanan, dan keterampilan komunikasi dalam melayani masyarakat. Hasil magang menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan akademik dan pengalaman lapangan meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa. Kegiatan ini berfungsi sebagai landasan yang berharga untuk memasuki dunia kerja, khususnya di sektor pelayanan publik yang dinamis dan menuntut.

Kata kunci: Pemrosesan izin usaha, pelayanan publik terintegrasi, sistem perizinan daerah, DPMPTSP Kabupaten Kediri

TRANSPARENCY OF PRE-REHABILITATION SCREENING PROCESS OF GEPENG IN SOCIAL SERVICE AND REHABILITATION CENTER IN SIDOARJO DISTRICT

Jesica May Wulandari — 2025-06-21

The issue of poverty in East Java Province, reflected in the poverty rate reaching 10.49% in 2023, presents a major challenge for social development. To address this, the government has implemented a social rehabilitation program for People with Social Welfare Problems (PMKS) through the UPT Center for Social Services and Rehabilitation of PMKS in Sidoarjo Regency. The objective of this service activity is to provide a general overview of the screening and rehabilitation service process for beneficiaries. The internship was carried out at the UPT Center for Social Services and Rehabilitation of PMKS Jalanan Sidoarjo, specifically in the Administrative Unit and the Social Rehabilitation Unit. The results of the study show that the implementation of transparency at the PRS PMKS Center in Sidoarjo has been consistently applied in every aspect of service, particularly during the pre-rehabilitation screening stage for homeless individuals and beggars. This process is conducted openly, from identity data collection, social and psychological assessments, to health examinations, with information directly conveyed to the prospective beneficiaries and their families. Furthermore, the center also demonstrates its commitment to transparency through regular activity reporting to government agencies and the general public. The conclusion of this activity is that the social rehabilitation program is effective in improving the welfare of PMKS and has a significant impact on poverty reduction in the region. The provision of life skills training also plays a crucial role in accelerating their recovery process.

PELAYANAN SIAK DALAM PROSES PENGAJUAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK

mila rosalia — 2025-06-16

In the digitalization era, population administration services are required to be more efficient and adaptive, one of which is through the implementation of the Population Administration Information System (SIAK) in the issuance of Child Identity Cards (KIA). The purpose of this activity is to examine the implementation of SIAK services in the KIA application process at the Civil Registration Office (Dispendukcapil) of Gresik Regency. The method used was community service through a 30-day internship program, involving preparation, implementation, and monitoring-evaluation phases. The author was directly involved in the resident registration services, submitting KIA via the SIAK website, and interacting with the public. The results showed that the intern gained a comprehensive understanding of the service procedures, applied academic knowledge in practice, and identified key challenges such as limited infrastructure and low public awareness of KIA's importance. Supporting factors such as free services and collaboration with schools accelerated program achievements. In conclusion, SIAK has significantly supported the modernization of population services but still requires improvements in infrastructure and public education. The outcome of this program is expected to contribute to enhancing the quality of public services, particularly in the field of population administration.

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI DI OMBUDSMAN RI PROVINSI JAWA TIMUR

Lizha Rufahniyah — 2025-06-20

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution authorized to supervise the implementation of public services in order to achieve good governance and high-quality public services. At the provincial level, the East Java Representative Office of the Ombudsman plays a crucial role in overseeing alleged maladministration, which can undermine public trust and hinder development. The objective of this community service activity is to develop a structured monitoring and evaluation (monev) system to proactively prevent maladministration. The materials used include citizen complaint data, internal SOP documents, and interviews with Ombudsman officers. The methods applied consist of needs analysis, digital system design, user training, and system testing and evaluation. The system was developed through a participatory approach to ensure its relevance to field needs. The results show that the developed monev system can accelerate the detection of potential maladministration, improve the accuracy of monitoring reports, and enhance the efficiency of internal supervision. The use of a digital platform facilitates data analysis and the formulation of follow-up recommendations. Active staff participation in the system development process also strengthened their sense of ownership. In conclusion, the development of this monev system effectively supports maladministration prevention at the East Java Ombudsman Representative Office and has the potential to be adopted more widely by other oversight institutions.

Keywords : Maladministration, prevention, monitoring and evaluation system, public service, Ombudsman

OPTIMALISASI PERAN BAGIAN KERJASAMA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV SULTENG DALAM PENDATAAN DATA KERJASAMA DAERAH

marshanda widya adinda adinda — 2025-06-16

Regional and third party cooperation is a strategic need to support the accelerated development and optimization of public services. The purpose of the non-profit service is to optimize the role of government institutions in the regional data collection system and local autonomy. This activity was carried out for 30 days with observation, interviews and active participation during the internship in the Sulawesi section. Data were collected from official documents, cooperation reports and direct interactions with related employees. This method provides a comprehensive understanding of the potential workflow, obstacles and development of the regional cooperation system. The results show that the organizational structure supports the implementation of country features, but there is a need to improve the integration of HR capacity and digital technology. The use of integrated information systems and increased coordination between local devices are important to facilitate the collection of cooperation. The internship experience also had a positive impact on the development of participants' soft and high skills. In short, optimizing the regional cooperation system requires the use of institutional synergies and technology. Continuous efforts and intensive efforts are needed to strengthen our capabilities.

PENDAMPINGAN PENGARSIPAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DI DINAS PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Tasya Fitri Salsa Billa — 2025-06-18

Pengarsipan berperan penting dalam administrasi publik, khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sistem pengarsipan yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas informasi dan mendukung efisiensi pengelolaan proyek. Tujuan pengabdian ini adalah untuk lebih memahami bagaimana sistem pengarsipan diterapkan di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, termasuk prosedur penyimpanan dan pengelolaan dokumen infrastruktur. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap proses pengarsipan, wawancara dengan pegawai terkait, serta analisis terhadap sistem yang telah diterapkan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sistem pengarsipan masih dilakukan secara manual, di mana setiap dokumen hasil pemindaian harus dibuat dalam file baru tanpa adanya aplikasi khusus untuk penyimpanan terpusat. Hal ini menyebabkan tantangan dalam aksesibilitas dan efisiensi pencarian dokumen. Meskipun demikian, pegawai menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prosedur pengarsipan dan siap memberikan arahan kepada mahasiswa magang. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa sistem pengarsipan memiliki peran krusial dalam administrasi infrastruktur, dan terdapat potensi perbaikan melalui integrasi digitalisasi dokumen untuk meningkatkan efisiensi.

STRATEGI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH DALAM MEMPERKUAT EKOSISTEM INOVASI DAERAH MELALUI PROGRAM EDUKASI DAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT DI JAWA TIMUR

Rafael Putra Dinata — 2025-06-25

Internship activities at the East Java Provincial Research and Innovation Agency provide students with the opportunity to apply the theories learned in lectures into real practice. During the internship, students are given the freedom and responsibility to carry out their tasks such as inputting data, understanding innovation strategies, and understanding intellectual property rights. However, there are several obstacles that hinder students' understanding in carrying out their duties, such as limited access to information and communication problems. Even so, this experience is expected to encourage students to continue learning and contributing to the development of the regional innovation ecosystem. By being directly involved in Brida's education and socialization programs, students can see the importance of innovation for the welfare of society and the importance of applying IPR to an innovation. This experience is also expected to help them with practical skills and relevant knowledge for the future.

PERAN STRATEGIS BBPMP DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR

Patrisius Lea Higo Lima — 2025-06-17

ransformasi pendidikan berbasis digital menjadi agenda global sementara kesenjangan mutu antarwilayah masih tinggi, termasuk di Jawa Timur. BBPMP Jawa Timur bertindak sebagai pengungkit utama pemerataan mutu melalui pendampingan dan digitalisasi layanan. Penelitian pengabdian ini bertujuan menggambarkan kontribusi program magang pada penguatan administrasi kepegawaian BBPMP serta peningkatan kompetensi mahasiswa Administrasi Publik. Kegiatan dilaksanakan sebagai praktik kerja lapangan bertipe participatory job training selama 40 hari (3 Maret–8 Mei 2025) di unit kepegawaian BBPMP. Data diperoleh melalui observasi partisipatif harian, wawancara semi‑terstruktur, studi dokumen SIMPEG dan POS, serta logbook aktivitas; validitas dijaga dengan triangulasi sumber‑metode, sedangkan analisis menggunakan teknik reduksi‑display‑verifikasi dan tabulasi frekuensi sederhana. Hasil menunjukkan tercapainya 1 935 arsip terdigitasi, 287 entri SIMPEG terbarui, 43 draf surat kedinasan, tiga rekap absensi bulanan, dan satu POS kepegawaian yang disempurnakan. Mahasiswa menguasai keterampilan teknis aplikasi perkantoran, manajemen data, serta etika birokrasi, sekaligus mempraktikkan nilai integritas dan pelayanan publik. BBPMP memperoleh dukungan kapasitas jangka pendek dan masukan inovatif untuk akselerasi digitalisasi layanan. Magang ini menegaskan peran strategis BBPMP sebagai katalis transformasi pendidikan provinsi dan membuktikan bahwa kemitraan kampus‑instansi efektif memperkuat tata kelola kepegawaian.

PENCATATAN DAN PENYALURAN BANTUAN UNTUK KETERPENUHAN KORBAN BENCANA OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

Hilmi Wildan Arrofi — 2025-06-22

ABSTRACT

The internship at the Social Service Office of East Java Province in the disaster management division aims to provide the author with practical experience in understanding the mechanisms of aid distribution and response to natural disasters. During the internship, the author was directly involved in data collection, coordination with various parties, and the distribution of aid to victims, which enriched their knowledge of disaster management procedures. Interaction with Social Service staff, volunteers, and affected communities allowed the author to understand the challenges in disaster response while fostering empathy and social awareness. Thus, this internship not only contributes to the author's personal development but also enhances the effectiveness of disaster management at the local level. The outcomes of this activity are expected to serve as a reference for the development of future internship programs and strengthen collaboration between educational institutions and the government in disaster management.

Keywords : Internship, Social Service, Disaster Management

Artikel PENDAMPINGAN PELAYANAN ORANG TERLANTAR MENGGUNAKAN APLIKASI SIM LONTAR DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

Wafi Rizqy Fairuzi Rizqy — 2025-06-19

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti orang terlantar. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengamati pemanfaatan aplikasi SIMLONTAR dalam pelayanan orang terlantar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah pelaksanaan di Subbidang Bencana Sosial, serta dokumentasi. Penulis melakukan pendampingan pelayanan orang terlantar menggunakan SIMLONTAR. Pengunaan aplikasi menunjukkan bahwa SIMLONTAR mempercepat pendataan dan koordinasi pelayanan secara real-time, meningkatkan akurasi data, serta meminimalisir penyalahgunaan layanan. Petugas lapangan dapat melakukan input data secara langsung dan sistem mencatat histori layanan individu secara digital. Kesimpulannya, SIMLONTAR merupakan inovasi digital yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan orang terlantar. Meski demikian, keberhasilan implementasinya tetap membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur yang memadai.

Kata kunci: Pelayanan sosial, orang terlantar, SIMLONTAR, Dinas Sosial

ABSTRACT

The development of information technology drives transformation in public services, including social services for vulnerable groups such as displaced people. The purpose of this community service activity is to observe the use of the SIMLONTAR application in displaced people services at the East Java Provincial Social Service. The method used is implementation in the Social Disaster Sub-Division, as well as documentation. The author provides assistance in displaced people services using SIMLONTAR. The use of the application shows that SIMLONTAR accelerates data collection and service coordination in real-time, increases data accuracy, and minimizes misuse of services. Field officers can input data directly and the system records individual service history digitally. In conclusion, SIMLONTAR is an effective digital innovation in increasing the efficiency and accountability of displaced people services. However, the success of its implementation still requires increased human resource capacity and adequate infrastructure. Keywords: Social services, displaced people, SIMLONTAR, Social Service

RUMAH ANAK PRESTASI: UPAYA DINAS SOSIAL SURABAYA MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN INKLUSIF

Sya'diyyah Ainun Nisa' — 2025-06-18

Education is a fundamental right for every individual, regardless of social, economic, cultural background, or physical and intellectual abilities. Inclusive education is an approach that ensures all children, including those with special needs, have equal access to quality education in a supportive environment, free from discrimination. In order to guarantee the welfare of children with special needs and to make Surabaya a child-friendly city, the Surabaya City Government, through the Surabaya Social Service, inaugurated the Rumah Anak Prestasi as a gathering place for the community of children with special needs. The writer's direct involvement in this social activity, based on social values, aims to gain a deeper contextual understanding of the implementation of inclusive education for children with special needs. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including direct observation, documentation of activities, interviews, and literature review from various journal articles and news articles. The results align with the purpose of establishing Rumah Anak Prestasi, which is to create access to inclusive education in Surabaya, enhance self-potential, and achieve international-level achievements, while improving accessibility for children, as Rumah Anak Prestasi covers areas throughout Surabaya.

Keywords: Inclusive Education, Children with Special Needs, Rumah Anak Prestasi

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN DALAM MENGENDALIKAN STUNTING DI KANTOR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Anisa Qomariah Romadhoni — 2025-06-18

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada tumbuh kembang anak dan menjadi isu strategis di Indonesia. Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dan pengawasan dalam pengendalian stunting di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Kegiatan dilaksanakan melalui magang mandiri selama 30 hari di bawah bimbingan DP3A-PPKB Sukolilo dengan metode observasi, praktik lapangan, dan penyusunan laporan. Praktik melibatkan input data peserta KB dan balita, serta evaluasi bulanan program percepatan penurunan stunting. Hasilnya menunjukkan penurunan jumlah balita stunting dari 9 menjadi 8 dalam kurun Januari - April 2025, dengan 12 balita pra-stunting tetap dalam pendampingan intensif. Strategi yang digunakan meliputi pendampingan rutin oleh kader TPK, kunjungan lintas sektor, pemberian bantuan gizi, serta edukasi pola asuh dan sanitasi. Kegiatan ini menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dan multisektor dalam percepatan penurunan stunting. Kesimpulannya, program pengawasan dan intervensi di Sukolilo berhasil menekan prevalensi stunting secara signifikan. Perlu peningkatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi dalam edukasi serta pemantauan real-time untuk efektivitas jangka panjang.