ANALISIS PROSES PENGURUSAN IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI
Kata Kunci:
Pengurusan izin usaha, pelayanan publik terpadu, sistem perizinan daerah, DPMPTSP Kabupaten KediriAbstrak
Pengurusan izin usaha merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pelayanan publik yang efektif dan transparan menjadi salah satu fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan usaha. Kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami sistem pelayanan publik dan perizinan di instansi pemerintahan. Magang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, dengan metode partisipasi aktif dalam kegiatan administrasi dan pelayanan publik. Mahasiswa terlibat dalam orientasi organisasi, simulasi pelayanan, serta pelaksanaan langsung pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, mahasiswa juga melaksanakan tugas administrasi umum, seperti pencatatan surat menyurat, digitalisasi arsip, serta pembaruan data kepegawaian. Keterlibatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme birokrasi, standar pelayanan, serta keterampilan komunikasi dalam melayani masyarakat. Hasil magang menunjukkan bahwa integrasi antara pengetahuan akademik dan pengalaman lapangan mampu meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa. Kegiatan ini menjadi bekal penting untuk memasuki dunia kerja, khususnya di sektor pelayanan publik yang dinamis dan menuntut kecekatan serta ketelitian.
Kata Kunci : Pengurusan izin usaha, pelayanan publik terpadu, sistem perizinan daerah, DPMPTSP Kabupaten Kediri
Referensi
Alfiana Saputri, Iva Ushsholikhah, Rizka Khoridatul Munawaroh, Raisya Erta Rismaeni, E. a. (2025). Analisis Penataan Regulasi Investasi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Omnibus Law Untuk Menjamin Omnibus. 5, 437–455.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (n.d.). Retrieved May 6, 2025, from https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government
Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Usman (2004:7), 1(2), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721
Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single …. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2(3), 1243–1256.
Mursalin, M., Natsir, N., Anas, M., Tinggi, S., Administrasi, I., & Makassar, Y. (2024). Efektivitas Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Reformasi birokrasi mengacu pada upaya untuk memperbaiki dan memperbaharui bagaimana reformasi birokrasi dapat diterapkan dalam konteks modern . 4.
Rosari, A., Darnis, D., & Patra, L. (2024). Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(3), 314–328. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1930
Update Regulasi OSS 2025: Panduan Lengkap Pengurusan Izin Usaha Terbaru – Aiwork Office Space. (n.d.). Retrieved May 5, 2025, from https://aiwork.co.id/2025/01/31/update-regulasi-oss-2025-panduan-lengkap-pengurusan-izin-usaha-terbaru/
SUMBER HUKUM
Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
Daerah Kabupaten Kediri.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
