Pendampingan Pelayanan Administrasi Kependudukan Identitas Kependudukan Digital Di Kecamatan Bubutan Surabaya

Abstrak

Pelayanan publik telah menghadirkan inovasi terbaru melalui kebijakan identitas kependudukan digital (IKD). Teknologi identitas kependudukan terus berkembang dan diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk IKD. IKD merupakan dokumen kependudukan yang dapat digunakan oleh warga Indonesia yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik). Warga yang telah melakukan aktivasi IKD akan mendapatkan informasi elektronik yang memungkinkan mereka untuk menampilkan dokumen kependudukan dan data pribadi. Tujuan dari IKD adalah untuk mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi dan mempercepat proses pelayanan publik. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh pemerintah kabupaten/kota. Salah satu contoh yang telah menerapkan adalah di Kota Surabaya, yang dibantu oleh pemerintah kecamatan Bubutan Surabaya. Proses Pendampingan IKD di Kecamatan Bubutan Surabaya mengadopsi aspek-aspek dari Sondang P.Siagian untuk mengukur tingkat efektivitas pelayanan ini di ukur dari 3 faktor yaitu : faktor waktu, faktor kecermatan dan faktor gaya pemberian layanan. Dengan menerapkan aspek-aspek tersebut, diharapkan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Bubutan meningkat, sehingga pemahaman mereka tentang IKD dapat meningkat dan proses pelayanan publik di wilayah tersebut dapat berjalan dengan lancar.