ANALISIS PROSES PENGURUSAN IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI
Keywords:
Pengurusan izin usaha, pelayanan publik terpadu, sistem perizinan daerah, DPMPTSP Kabupaten KediriAbstract
Perizinan usaha merupakan komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pelayanan publik yang efektif dan transparan menjadi salah satu fokus utama dalam mempromosikan pembangunan ekonomi melalui prosedur perizinan usaha yang efisien. Magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami sistem pelayanan publik dan perizinan di dalam lembaga pemerintah. Magang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, dengan menggunakan metode partisipasi aktif dalam bidang administrasi dan kegiatan pelayanan publik. Mahasiswa terlibat dalam orientasi organisasi, simulasi layanan, dan pelaksanaan langsung layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, mahasiswa melakukan tugas-tugas administrasi umum seperti pencatatan korespondensi, digitalisasi arsip, dan pemutakhiran data personalia. Keterlibatan ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang mekanisme birokrasi, standar layanan, dan keterampilan komunikasi dalam melayani masyarakat. Hasil magang menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan akademik dan pengalaman lapangan meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa. Kegiatan ini berfungsi sebagai landasan yang berharga untuk memasuki dunia kerja, khususnya di sektor pelayanan publik yang dinamis dan menuntut.
Kata kunci: Pemrosesan izin usaha, pelayanan publik terintegrasi, sistem perizinan daerah, DPMPTSP Kabupaten Kediri
References
Alfiana Saputri, Iva Ushsholikhah, Rizka Khoridatul Munawaroh, Raisya Erta Rismaeni, E. a. (2025). Analisis Penataan Regulasi Investasi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Omnibus Law Untuk Menjamin Omnibus. 5, 437–455.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (n.d.). Retrieved May 6, 2025, from https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government
Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Usman (2004:7), 1(2), 1–10. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721
Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single …. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2(3), 1243–1256.
Mursalin, M., Natsir, N., Anas, M., Tinggi, S., Administrasi, I., & Makassar, Y. (2024). Efektivitas Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Reformasi birokrasi mengacu pada upaya untuk memperbaiki dan memperbaharui bagaimana reformasi birokrasi dapat diterapkan dalam konteks modern . 4.
Rosari, A., Darnis, D., & Patra, L. (2024). Penyederhanaan Izin Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Berdasarkan Prinsip Perizinan Berbasis Besarnya Resiko Berusaha. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 4(3), 314–328. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1930
Update Regulasi OSS 2025: Panduan Lengkap Pengurusan Izin Usaha Terbaru – Aiwork Office Space. (n.d.). Retrieved May 5, 2025, from https://aiwork.co.id/2025/01/31/update-regulasi-oss-2025-panduan-lengkap-pengurusan-izin-usaha-terbaru/
SUMBER HUKUM
Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
Daerah Kabupaten Kediri.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
