DIGITALISASI ARSIP PADA BADAN PERTAHANAN KOTA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK
Keywords:
Digitalisasi Arsip, Pelayanan Publik, administrasi pertanahanAbstract
Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi publik untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan, termasuk dalam administrasi pertanahan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Pengabdian masyarakat melalui kegiatan magang ini bertujuan untuk mendukung proses digitalisasi arsip pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, khususnya bagian Buku Tanah. Kegiatan dilaksanakan selama tiga bulan dengan metode observasi langsung, wawancara informal dengan pegawai, dokumentasi arsip fisik, serta keterlibatan aktif dalam proses administrasi seperti pencarian berkas, validasi data, dan input informasi. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan alur kerja, hambatan digitalisasi, serta efektivitas pelayanan berbasis dokumen fisik dan elektronik. Hasil menunjukkan bahwa struktur kerja yang sistematis, kompetensi pegawai, serta dukungan sarana digital telah mendukung pelayanan publik, namun efektivitas masih terkendala oleh arsip yang belum terdigitalisasi dan gangguan teknis sistem. Keterlibatan mahasiswa turut membantu mempercepat proses kerja dan memberikan gambaran empiris mengenai tantangan digitalisasi pertanahan. Secara keseluruhan, digitalisasi arsip menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Diperlukan percepatan digitalisasi dan penguatan infrastruktur teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih modern dan efisien.
References
Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan : Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jurnal Administrasi Publik, XIX(1), 26–49.
Ardani, M. N., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4, 494–512.
Denhardt, R. B. (2000). The New Public Service : Serving Rather than Steering. 549–559.
Dewi, A. K., Zakaria, W. F., Widhianingrum, W., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Muhammadiyah, U. (2021). Manajemen administrasi buku tanah di kantor pertanahan magetan. (JTEB) Jurnal Terapan Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 31–35.
Mahsyar, A. (2011). MASALAH PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK. I(2), 81–90.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009. (2009).
