IMPLEMENTASI PENERAPAN SOP PENGOSONGAN HUNIAN RUSUNAWA DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Abstract

Pertambahan penduduk paada suatu negara berperan penting dalam proses pengaturan sebuah negara. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal semakin bertambah setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia merespon tantangan ini dengan meluncurkan berbagai program perumahan rakyat, salah satunya adalah Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa). Pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memiliki tanggung jawab penuh dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dengan membangun hunian rusunawa yang berada di daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, dan perlindungan hukum bagi pengelola dan penhuni rusun diperlukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, tegas dan konsisten. Implementasi penerapan SOP pengosongan Rusunawa menjadi krusial untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, menghindari potensi permasalahan, serta menjaga hak-hak penghuni maupun pemerintah. Kegiatan magang juga bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang pelayanan publik, selain itu juga untuk memperdalam pemahaman mengenai perumusan dan implementasi dari penerapan SOP Pengosongan Hunian Rusunawa, peningkatan keterampilan komunikasi publik, serta penguasaan prosedur administrasi pelayanan pubik.