PENERAPAN SOP PENGELOLAAN OPERASIONAL EVOLVEFITNESS DI SURABAYA

Abstract

Sektor kepariwisataan mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi dan pelestarian budaya bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di kota Surabaya. Program magang ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal dunia kebugaran lebih dekat serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam mempromosikan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Pelaksanaan magang di Evolvefitness Surabaya menggunakan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada praktik kerja, tetapi juga mengamati secara langsung bagaimana kebijakan publik daerah, khususnya PERDA Kota Surabaya No. 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan, diterapkan pada sektor kebugaran. Pelaksanaan magang di Evolvefitness Surabaya selama 40 hari kerja telah memberikan pengalaman dan hasil konkret dalam konteks penerapan kebijakan publik, khususnya kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan. Hasil-hasil tersebut meliputi: Penerapan standar pelayanan publik yang diatur oleh perda,kesesuaian legalitas dan operasional dengan peraturan daerah, penerapan prinsip pengawasan dan ketertiban usaha, dukungan terhadap fungsi edukasi dan promosi gaya hidup sehat, refleksi kritis terhadap pelaksanaan kebijakan, luaran magang mendukung transparansi dan dokumentasi kebijakan. Terdapat faktor pendukung, salah satunya adalah kesesuaian SOP dengan standar pelayanan publik. Namun terdapat juga faktor penghambat salah satunya yaitu terbatasnya ruang eksplorasi formal untuk ide inovatif. Selanjutnya terdapat teori pendukung yaitu : 1) Kesesuaian Usaha Evolvefitness dengan PERDA Kota Surabaya No. 2 Tahun 2008. 2) Penerapan Standar Operasional Usaha Fitness Sesuai Perda. 3) Evaluasi terhadap Kesesuaian dengan Kebijakan Daerah. Mahasiswa berperan aktif dalam pelayanan administrasi membership, penginputan data, pembuatan konten promosi, serta analisis terhadap implementasi SOP dan standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan daerah. Dengan keterlibatan tersebut, mahasiswa memperoleh peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis seperti administrasi dan pelayanan publik, serta kemampuan non-teknis seperti komunikasi organisasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab kerja.

Kata kunci : Kepariwisataan, Kebugaran, Operasional, Kebijakan Daerah.