OPTIMALISASI CAPAIAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIKitu
Keywords:
SPM, sekretariat daerah, pelayanan dasarAbstract
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penyusunan SPM tidak terlepas dari permasalahan internal maupun eksternal, seperti keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, kurangnya pemahaman teknis, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian laporan SPM dan merumuskan strategi optimalisasi penyusunan laporan SPM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penyusunan laporan SPM serta mengidentifikasi hambatan dan potensi optimalisasi dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Pendekatan ini dipilih dengan interpretasi mendalam atas data yang dikumpulkan. Hasil analisis dari pendampingan, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya capaian laporan SPM, serta potensi strategi yang dapat diupayakan untuk optimalisasi. Hasil yang dicapai yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya kontribusi dari mahasiswa peserta pendamping dalam penyusunan SPM. Kesimpulannya yaitu perlu pengembangan SDM terutama kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan SPM.
References
Agustin, N. A., & Nazar, T. H. (2024). Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Studi pada penilaian SPM Di Sekretariat Kota Metro). Bulletin of Community Engagement, 4(3), 823-833.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). Jurnal Samudra Ekonomika, 3(2), 175-185.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
