OPTIMALISASI PENDAMPINGAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PROGRAM KALIMASADA DI KELURAHAN KEBONSARI
Kata Kunci:
Pelayanan Publik, Kalimasada, KNGAbstrak
Program kalimasada merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar Masyarakat dapat meng-upgrade dokumen kependudukannya. Tujuan dari penelitian ini untuk melaksanakan program Kalimasada secara optimal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepengurusan adminsitrasi kependudukan serta agar Masyarakat dapat lebih tertib dan sadar akan dokumen adminduknya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penelitian dilakukan di Kelurahan Kebonsari khususnya di wilayah RW 02 dengan beberapa RT rintisan lainnya. Kesimpulan dari hasil pengabdian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum tertib dan sadar akan dokumen adminduk, hal ini terjadi kurangnya kesadaran warga bahwa terdapat pelayanan di Balai RW masing-masing yang sudah diberikan fasilitas agar dapat mengurus dokumen kependudukan dekat dengan rumah. Sebagian besar warga belum memahami tata cara penggunaan aplikasi Klampid New Generation sehinga warga lebih memilih mengurus dokumen kependudukan melalui kelurahan daripada melakukan online secara mandiri dirumah.
Referensi
Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. Jurnal Literasi Hukum, 3(2), 10.
Anggela Putri, S. N. (2022). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dengan Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid Di Kelurahan Nginden Jangkungan. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 1112–1117. https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.5396
Ariza, T. R., Indra, M., & Rauf, M. A. (n.d.). IMPLEMENTASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN PADANG BULAN KOTA PEKANBARU. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 9(1), 1–15.
Dewi, P. R. (2016). Implementasi E-Lampid di Kantor Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Kajian Kebijakan Publik, 1(1), 1–10.
Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2017). Lembaran Negara Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Rencana Umum Energi Nasional, 73, 1–6.
Sania, Y. (2023). PENDAMPING LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN JAMBANGAN. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), 3(02), 224–230.
Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
