Seminar Peningkatan Sitasi Internasional

PENERAPAN HAK PREROGRATIF PRESIDEN DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN DI INDONESIA

2022-04-05T02:06:26+00:00

Hak prerogratif dari seorang presiden memiliki tanggung jawab yang besar. Kekhawatiran akan penyimpangan dari penggunaan hak prerogratif bisa menjadi suatu kenyataan jika hak tersebut tidak diatur secara jelas mekanisme pengawasan. Arti kekhususan di dalam hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden acap kali dianggap sebagai kekuasaan istimewa yang tidak dapat diganggu gugat atau dapat dicampuri oleh lembaga lain. Pemaknaan seperti ini membuat pandangan bahwa penggunaan hak prerogatif tergantung dari diri Presiden itu sendiri tanpa ada pihak ketiga yang dapat melakukan intervensi. Pemikiran seperti itu membawa tanggung jawab yang besar pada diri presiden untuk secara bijaksana dalam menggunakan hak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini untuk menemukan suatu pemikiran dari wewenang hak prerogatif presiden agar terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang. Presiden dalam menggunakan wewenangnya harus berdasar pada kemanfaatan dan kepentingan publik yang lebih luas. Indikator kemanfaatan dan kepentingan publik sendiri harus dapat dinilai sehingga tidak membiarkan hak prerogatif menjadi sekedar alat legitimasi kekuasaan semata yang dapat mengembalikan kekuasaan yang sewenang-wenang. Hal inilah yang menjadi dasar diperlukan mekanisme check and balances.

Hubungan Pasangan Sesama Jenis dalam Kehidupan Bermasyarakat

2022-04-05T03:22:54+00:00

Pasangan sesama jenis atau yang biasa kita kenal dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah suatu komunitas atau kelompok entitas yang memiliki orientasi seksual sesama jenis kelamin, berbeda dengan orang pada umumnya yang berorientasi seksual terhadap orang dengan jenis kelamin yang berbeda, sehingga mengakibatkan aktivitas seksual pasangan sesama jenis atau LGBT menyimpang dari yang seharusnya. Permasalahan pasangan sesama jenis di Indonesia banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas LGBT beserta segala aktivitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara konkret mengatur dan melarang aktivitas seksual yang dilakukan oleh seluruh komunitas ini di dalam hukum positif Indonesia. Adapun keberadaan dari komunitas LGBT disatu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah perkawinan, yang dimana tertuang di dalam regulasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbedaan Islam Konservatif dengan Penerapan Keislaman di Indonesia berdasarkan Pancasilais

2022-04-07T03:02:28+00:00

Pasca-dua decade Amerika Serikat menduduki Afghanistan pada tahun 2021 AS memutuskan untuk meninggalkan kedudukannya, di sisi lain inilah titik mula keberhasilan Taliban dalam menduduki pemerintahan Afghanistan. Fenomena berhasilnya Taliban dalam menguasi pemerintahan di Afghanistan dengan pemikiran Islam yang konservatif menuai berbagai penolakan oleh warga Afghanistan dan menjadi topik perbincangan hangat di kancah internasional, terlebih untuk negara-negara yang memiliki masyarakat mayoritas Islam. Masyarakat melihat konservatisme sebagai ideologi yang berusaha mempertahankan atau memulihkan sistem tradisional. Secara linguistik, konservatisme berasal dari bahasa Yunani conservrᾱe yang berarti melestarikan, melestarikan, melestarikan dan mengamalkan. Isu mengenai Islam konservatif Taliban juga sampai pada negara Indonesia, mendapatkan banyak tanggapan dari berbagai pihak hingga dinilai sebagai bentuk ancaman bagi kehidupan bernegara karena menimbulkan potensi terorisme. Penelitian literature review ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh dari adanya isu Islam Konservatif Taliban terhadap kehidupan bernegara di Indonesia. Hasil dari studi literatur ini menunjukkan adanya isu Islam Konservatif Taliban dikhawatirkan menjadi sebuah peluang ancaman bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Kekhawatiran yang dimaksud seperti dapat menjadi role model yang salah bagi masyarakat Indonesia dan menjadi potensi timbulnya terorisme. Walaupun oleh sebagian pihak isu Taliban dinilai dapat menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan bernegara, tetapi akar dan perkembangan konservatisme islam terjadi dan ada di dalam perpolitikan ataupun kehidupan masyarakat Indonesia.

PEMBERANTASAN GRATIFIKASI DENGAN PENDIDIKAN

2022-04-07T03:23:12+00:00

Gratifikasi merupakan bagian dari Tindak Pidana Korupsi, dimana gratifikasi sudah dikategorikan kedalam penyuapan karena terdapat pemberian hadiah yang mempunyai maksud tertentu. Dalam dunia pendidikan, sebenarnya juga sudah ada beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk gratifikasi seperti pemberian hadiah kepada guru agar mendapat nilai yang bagus saat ujian. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah penghapusan gratifikasi di dalam lingkungan sekolah sehingga dunia pendidikan tidak lagi ada gratifikasi. Yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dilingkungan sekolah, dan lebih menegakkan peraturan terkait kedisiplinan.
Kata Kunci: Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan

Penegakan Hukum Ilegal Fishing

2022-04-07T03:55:18+00:00

Indonesia merupakan sebuah negara yang punya wilayah besar dalam perairan, hingga membuat para nelayan asing selalu lolos dalam kegiatan illegal fishing. Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan. Sampai saat ini, pencurian ikan ini masih sering terjadi. Karena hal ini, Indonesia harus mengalami kerugian yang besar mencapai Rp 30 triliun di tiap tahunnya. Jika dilihat dengan persenannya mencapai 25% dengan jumlah 1,6 juta ton setiap tahunnya. Persoalan-persoalan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan karena perbuatan Illegal Fishing, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diberlakukan dengan baik oleh di Indonesia saat ini, juga diberlakukan di Internasional. Di dalam penelitian ini hukum ditengakkan dengan memberlakukan acuan dari Pasal 45 UndangUndang Tahun 2009 tentang Perikanan. Indonesia is a country that has a large area in the waters, thus making foreign fishermen always escape from illegal fishing activities. This theft occurred because of the lack of attention from the water supervisors. Until now, theft of fish is still common. Because of this, Indonesia must suffer huge losses of up to IDR 30 trillion every year. If we look at the percentage, it reaches 25% with a total of 1.6 million tons every year. These problems result in many parties being harmed due to illegal fishing, so it is very necessary to enforce the law that regulates the act. This research uses a normative method that has been applied well in Indonesia at this time, also applied internationally. In this study, the law is enforced by enforcing the reference of Article 45 of the 2009 Law on Fisheries.
Kata Kunci : Ilegal Fishing

PENERAPAN ATURAN BALAPAN LIAR DI JALANAN

2022-04-07T04:17:10+00:00

Belakangan ini keberadaan balap sepeda ilegal semakin marak di kalangan remaja. Sehingga semakin meresahkan masyarakat sekitar. Apalagi aksi balap liar ini di gelar pada situasi pandemi dan juga menjadi ajang pertaruhan bagi para remaja yang menikmatinya. Selain itu, event balap liar ini juga membahayakan nyawa para pelaku, penonton, dan pengguna jalan lainnya. Telah banyak remaja yang diamankan karena mengikuti dan bertaruh di ajang balap sepeda liar ini dengan mengaplikasikan undang undang lalulintas dan angkutan jalan. Sehingga kebanyakan dari kami berpikir bahwa pengaplikasian undang undang lalulintas pada kasus ini dirasa kurang tepat, dan adanya undang undang yang mengatur tentang balap sepeda liar ini sangat diperlukan. Karena banyak unsur yang belum tertampung pada undang undang lalu lintas seperti adanya taruhan yang terkandung dalam ajang balap liar sepeda ini. Apalagi banyak anak di bawah umur yang terlibat dalam acara balap sepeda ilegal. Sehingga diharapkan rencana undang undang ini dapat memberikan efek jerah kepada para pelaku.
Kata kunci: balap sepeda ilegal; perjudian; undang undang lalu lintas.

KEADILAN RESTORATIF ANAK DITINJAU DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

2022-04-07T04:25:49+00:00

Anak adalah karunia tuhan yang wajib dijaga dan dirawat oleh orang tua. Tidak hanya dijaga, anak juga harus dirawat dan dididik secara benar. Orang tua wajib untuk mendidik anak dengan kasih sayang dengan mengajari berbagai macam hal serta memberitahukan hal apa yang tidak untuk dilakukan.Orang tua tidak boleh memaksa atau menyakiti anak mereka dengan kekerasan. Dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Ketika anak melanggar sesuatu dan akan diproses hukum mungkin banyak yang berfikiran akan ditempatkan pada penjara seperti orang dewasa. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipenjara melainkan dengan tindakan diversi sesuai keadilan restoratif, hal ini terdapat pada Undang – Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak. Jika anak yang berkonflik dengan hukum dan harus ditempatkan di penjara ini akan membuat masa depan anak hancur, karena pandangan dari masyarakat. Diversi keadilan restoratis mempunyai tujuan tidak untuk menjatuhkan pidana pada anak yang telah melakukan tindak pidana tetapi untuk membimbing anak.
Kata kunci : Perlindungan Anak, Peradilan Anak, Anak

JADI DASAR HUKUM CHINA KLAIM LAUT NATUNA, BAGAIMANA POSISI NINE DASH LINE DI LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL

2022-04-07T05:17:23+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi Nine Dash Line di lingkup hukum Internasional, seperti yang sudah diketahui, Republik Rakyat China (RRC) sudah mengklaim Perairan Natuna yang menjadi teritorial Republik Indonesia atas dasar Nine Dash Line, Nine dash line adalah garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). dalam UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas Zona Ekonomi eksklusif (ZEE) setiap negara yang kaitannya menggunakan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut internasional. di sisi lain, meski Beijing juga adalah anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di laut China Selatan. Indonesia tidak mengakui konsep 9 Garis Putus-putus yang dinyatakan China itu. Pijakan hukum Indonesia ada 2. Pertama, konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa perihal hukum laut di tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). kedua, putusan Pengadilan Arbitrase laut China Selatan untuk menuntaskan sengketa Filipina vs China (South China Sea Tribunal) tahun 2016.
Kata kunci : Nine Dash Line, Hukum Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

PUBLIC OPINION ON COVID 19 REGULATION IN INDONESIA: PREDICTION USING NAÏVE BAYES AND TERM WEIGHTING TF-IDF

2022-04-07T05:23:37+00:00

Banyak tanggapan masyarakat mengenai implementasi kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Ada yang berpendapat positif dan negatif, terutama di portal media sosial resmi twitter pemerintah di mana orang bebas berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini analisis sentimen di Twitter dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait Covid-19 sehingga dapat mengklasifikasi opini publik. Beberapa tahapan dalam proses analisis sentimen publik diambil dari data tweet. Langkah pertama adalah melakukan proses data mining untuk mendapatkan tweet yang nantinya akan dianalisa. Selanjutnya dilakukan proses pembersihan data tweet dan menyamakan data tweet menjadi huruf kecil. Setelah itu melakukan proses pencarian kata dasar dari tweet tersebut dan menghitung frekuensi kemunculannya. Kemudian hitung menggunakan metode nave bayes dan tentukan klasifikasi sentimen dari tweet tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen publik terkait pencegahan covid-19 di Indonesia bersifat netral. Kinerja aplikasi menunjukkan nilai Accuracy sebesar 76,7%.
Kata kunci: Naïve Bayes, TF-IDF, COVID-19, Prediksi

INDONESIA'S HEALTH FINANCING POLICY AN EFFORT TO REALIZE UHC

2022-04-07T05:28:32+00:00

The health financing system created by one country aims to improve its health status and relieve the burden of individual suffering and reduce the burden on the state. To realize the goal is not easy and many problems. The state of the budget, corruption, inconsistency between regulations and the system, the wrong choice in realizing health financing will certainly harm public health services and the realization of the UHC concept. The focus of this research is how the health financing policy in realizing UHC.
Methods: This study uses a normative and sociological juridical approach to study the condition of an object naturally through regulatory studies and mutually supportive empirical facts. This finding found that the health financing policy still had many obstacles, including the lack of funds for health services and drug standards. Many regulatory policies have not regulated an adequate service system.
Conclusion: This study recommends that the integration of regulations and an effective and efficient financing system can create an equitable distribution of health services to realize UHC.
Keywords: Policy, Health financing, Universal Health Coverage

KEGAGALAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL INDONESIA SEBAGAI IMPLIKASI DARI DISHARMONISASI MEKANISME PEREKRUTAN AWAK KAPAL

2022-01-17T03:31:02+00:00

Indonesian Ship Crew who work on foreign vessels often get slavery in their work environment. This slavery took the form of inhumane working hours, wages that were not comparable to his work, lack of and / or lack of adequate rest hours, to unclear employment contracts, creating an injustice and legal uncertainty for these Indonesian Shipmen. The delivery mechanism of different crew members makes it difficult to monitor each crew working on foreign vessels, even though many rights should be obtained by the crew from the Indonesian Government, which in fact is lacking or not even obtained and felt by them. This study aims to analyze the rights that should be obtained by Ship Men from the Government of Indonesia even though the mechanism of sending Ship Men to work on foreign vessels through different routes. Indonesia has several laws and regulations relating to migrant workers and has ratified several international conventions to protect every Indonesian citizen who works as a submarine on a foreign ship. This research uses normative method. This research shows that the laws and regulations overlap between one regulation with another, causing legal uncertainty which results in protection for crew members that are difficult to guarantee.
Keywords : Ship Crew, Right, Recruitment Mechanism

KECENDERUNGAN OTORITARIAN RULE PADA MASA PANDEMI COVID-19

2022-03-22T03:08:41+00:00

Pemerintahan demokrasi masa kini telah banyak dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tidak sesuai dengan tujuan dari demokrasi yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Fenomena ini kemudian memunculkan preseden buruk terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan sekarang cenderung menuju pada sistem authoritarian rule. Tulisan ini ingin menunjukan bahwa kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi serta kebebasan akademik yang sedari awal harus dihormati oleh pemerintahan sekalipun terjadi pandemi covid-19. Ulasan singkat ini ingin menekankan kebijakan pemerintahan harus dilaksanakan atas marwah konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

2022-04-05T02:34:25+00:00

Penelitian ini membahas tentang penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kredit debitur. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan yang memadai sebagaimana disebut sebagai jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa, serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penarikan jaminan fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia, tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Justru yang biasa dialami penerima fidusia adalah penarikan secara paksa oleh debt collector. Atas prestasi angsuran kredit yang dilakukan oleh debitur dalam hal terjadi penarikan objek jaminan Fidusia secara paksa tidak adanya perlindungan secara hukum yang jelas sehingga menjadi kerugian bagi debitur dalam arti tidak ada imblan atas prestasi debitur namun debitur merasakan manfaat pemakaian barang selama angsuran berlangsung.

Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax Covid-19 Pada Masyarakat di Indonesia

2022-04-05T05:45:44+00:00

Maraknya digitalisasi pada era covid-19 ini sangat membantu dalam menanggulangi dampak corona virus yang menggantikan sejumlah besar kegiatan manusia terutama terutama kegiatan masyarakat Indonesia, tetapi karena anxiety dan curiosity terhadap informasi covid-19 menyebabkan masyarakat rentan terhadap berita hoax, dikarenakan covid-19 merupakan jenis penyakit baru dan informasi terhadap penyakit itu masihlah sangat kurang, oleh karena hal tersebut pihak yang kurang bertanggungjawab untuk keuntungannya sendiri menyebarkan berita palsu atau hoax terhadap covid-19 yang berdampak merugikan masyarakat. Dalam jurnal ini memfokuskan hukum yang berperan menanggulangi berita hoax terhadap covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan content analysis terkait penanggulangan berita hoax terhadap covid 19 oleh hukum. Oleh karena itu implementasi hukum terhadap hoax agar mengurangi dampak buruk dari berita hoax.
2 | P Jhos, Revina, Ferdinand, Rizqi, RoitulamI, Vikram. Peran Hukum dalam Penyebaran Berita Hoax
Covid-19………
a g e
Kemudian pentingnya peran masyarakat menghadapi penyebaran berita hoax agar tidak nerugikan diri sendiri dan orang lain secara hukum dan sosial.Kejahatan di era digital sudah sangat meresah masyarakat, seperti pembunuhan , penculikan, kriminal dan lain sebagainya. Di tengah pandemi Covid-19 banyak sekali informasi di media massa yang menjadi momok dan simpang siur akan kebenarannya. Pemberitaan yang tidak diketahui kebenarannya atau hoax menjadi salah satu kejahatan yang kian marak di dunia maya. Informasi hoax memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang masih rendah tingkat literasinya. Hal ini dapat di sikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi netter yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoax yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan yang terjadi dimasyrakat dan Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat lebih paham lagi cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana, diharapkan internet digunakan untuk kebaikan hidup dan membaikkan kehidupan, dan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini.

PANTASKAH HUKUMAN MATI BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

2022-04-07T03:13:09+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, agar sebaiknya dicantumkan dalam pasal ataupun penjelasan tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya merekomendasikan mengenai batasan dan waktu dalam hal pengajuan remisi dan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana karena hal tersebut dapat menjadi celah bagi para terpidana.
Kata Kunci:Penegakan Hukum; Pembunuhan Berencana; Hukuman Mati

MENANGGULANGI KERUGIAN NEGARA AKIBAT KERUSAKAN ALAM KARENA PERTAMBANGAN OLEH KORPORASI

2022-04-07T03:39:00+00:00

Pertambangan adalah salah-satu asset penting bagi Negara yang mempunyai asset tersebut . asset akan memberikan pemasukan yang sangat besar untuk Negara jika dikelola dengan baik.pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam mengelola asset ini karena menjadi sumber pemasukan bagi kas negara, realita dilapangan pemerintah hanya mendukung para korporasi-korporasi liberal dalam mengelola asset ini. Para pengelola liberal kebanyakan orang asing. Mereka cenderung mengambil untuk sebesar-besarnya dan meminimalisir modal yang dikeluarkan. Akibatnya kerusakan alam di Indonesia semakin parah dan akan menimbulkan polusi dan kolusi dimana-dimana. Pemerinntah harus bertanggung jawab akan perizinan yang diberikan kepada koporasi yang tidak bertanggung jawab akan kerusakan alam Indonesia tanpa penanggulangan yang kurang baik.
Kata kunci : pertambangan, korporasi, asset, pemerintah

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN TERHADAP KAPAL KM BD 95599 TS DI LAUT NATUNA

2022-04-07T04:12:23+00:00

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap kasus IUU Fishing yang dilakukan terhadap kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional. Menurut pendapat Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael pada jurnal yang berjudul PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING, hal 120 “Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan.” Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisa pokok permasalahan dalam kaitannya dengan penegakan hukum pada ZEEI yang dilakukan Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan IUU Fishing. Penelitian hukum ini menelaah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukan bahwa Kapal KM BD 95599 TS yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan ORCA 02 dibawah kendali Kementerian Kelautan dan Perikanan terbukti telah melakukan tindak pidana IUU Fishing di wilayah ZEEI. Proses penegakan terhadap Kapal KM BD 95599 TS beserta nahkoda dan awak kapal KM BD 95599 TS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum internasional dan hukum nasional, penegakan hukum hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana denda tanpa adanya pidana penjara.
Kata Kunci: Penegakan hukum, IUU Fishing, ZEEI

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIANGGAP TABUH

2022-04-07T04:23:48+00:00

Seiring berkembangnya zaman keberadaan kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat di anggap tabuh. Sehingga kejahatan tersebut dianggap hal yang biasa di lingkungan masyarakat. ketabuhan kejahatan ini membuat anak mengalami beberapa gangguan kesehatan mental yang dapat mempenggaruhi tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Dalam kasus ini Negara berperan dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dalam konteks kejahatan seksual ini. Namun system hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah dan melindungi serta memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat untuk mengenal bahayanya kejahatan seksual terhadap anak. Dalam hal ini di perlukan undang – undang untuk mengatur kesadaran masyarakat yang menganggap tabuh kejahatan seksual terhadap anak. Karena banyak pemahaman serta unsur yang belum tertampung atau tertulis di undang-undang perlindungan anak. Maka dari itu penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan sebagai penambah wawasan pengetahuan di bidang perlindungan anak, tidak saja khusus untuk para mahasiswa namun bahkan bagi khalayak umum yang membutuhkannya.

PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX MENGENAI COVID-19

2022-04-07T04:29:16+00:00

Hingga tahun 2021 ini Indonesia masih dilanda corona virus, corona virus atau yang disebut dengan COVID 19 merupakan penyakit baru yang menyerang sistem pernapasan. Sekarang ini banyak berita baik itu melalui sosial media ataupun televisi yang mengangkat topik corona virus, seperti perkembangan jumlah pasien, varian virus covid yang terbaru, jumlah kasus kematian tiap harinya hingga berita mengenai obat-obat yang dipercaya mampu untuk mengobati virus covid ini. Persebaran berita ini masih banyak terdapat persebaran berita hoax atau berita palsu. Semakin berkembangan sosial media saat ini, dapat menyebabkan penyebaran berita hoax dengan sangat cepat. Dalam jurnal ini akan focus terhadap masalah persebaran berita hoax dengan literasi digital. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan analisa terkait penyebaran berita hoax. Tujuan penelitian ini menjelaskan kepada masyarakat untuk menanggulangi berita hoax terkait covid-19 dengan literasi digital. Riset terbaru dalam penelitian ini peneliti menghubungkan kesadaran masyarakat dengan tanggung jawab hukum pelaku atas penyebaran berita hoax. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa budaya literasi melalui artikel, youtube, Instagram, dan sosial media lainnya membuat masyarakat lebih mudah dalam mengidentifikasi berita hoax. Budaya literasi digital menjadi solusi untuk menghindari berita hoax. Pentingnya peran masyarakat menghadapi penyebaran berita hoax adalah agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain secara hukum dan sosial.

TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

2022-04-07T05:21:50+00:00

Tanggung jawab rumah sakit untuk melaksanakan hak-hak pasien meliputi: Hak atas informasi medis, hak atas persetujuan tindakan medis, hak untuk memilih dokter dan hak atas isi catatan medis belum hilang. sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Kata kunci ; Dokter, Rumah sakit, tanngung jawab

THE EFFECT OF SHARE OWNERSHIP STRUCTURE, DIVIDEND POLICY AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON COMPANY VALUE ON FOOD AND BAVARAGE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX)

2022-04-07T05:26:23+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham terhadap nilai perusahaan, pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan, pengaruh kepemilikan saham terhadap kebijakan dividen, dan pengaruh good corporate governance terhadap kebijakan dividen. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dari tahun 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode pengambilan sampel menggunakan pendekatan purposive sampling. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan periode 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia.
Analisis data penelitian ini menggunakan outer model, outer loading setelah merubah model, dan path analysis. Dengan bantuan program Partial Least Square sehingga tidak banyak asumsi dan diperoleh hasil yang pasti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis data atau hasil koefisien jalur dalam analisis Partial Least Square ditujukan untuk kepemilikan saham, kebijakan dividen, good corporate governance dan nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, pengaruh kepemilikan saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, dan good corporate governance. berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.
Kata Kunci: Kepemilikan Saham, Kebijakan Dividen, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Nilai Perusahaan

INDONESIA'S HEALTH FINANCING POLICY AN EFFORT TO REALIZE UHC

2022-01-17T04:17:31+00:00

THE EFFECT OF SHARE OWNERSHIP STRUCTURE, DIVIDEND POLICY AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON COMPANY VALUE ON FOOD AND BAVARAGE COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX)

2022-01-17T05:17:01+00:00

This study aims to determine the effect of stock ownership on firm value, the effect of dividend policy on firm value, the effect of good corporate governance on firm value, the effect of stock ownership on dividend policy, and the effect of good corporate governance on dividend policy. The sample in this study is the food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange that publish annual financial reports consistently from 2017-2019. The population of this research is 20 food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The sampling method used a purposive sampling approach. The data source is secondary data obtained from the annual report between the 2017-2019 period on the Indonesia Stock Exchange.
The data analysis of this research uses the outer model, outer loading after changing the model, and path analysis. With the help of the Partial Least Square program so that there are no many assumptions and definite results are obtained. The results of this study indicate that the data analysis or path coefficient results in the Partial Least Square analysis are aimed at share ownership, dividend policy, good corporate governance and firm value. This study shows that share ownership has a positive and significant effect on firm value, dividend policy has a positive and significant effect on firm value, good corporate governance has a positive and significant effect on firm value, the effect of share ownership has a positive and significant effect on dividend policy, and good corporate governance, positive and significant effect on dividend policy.

PUBLIC OPINION ON COVID 19 REGULATION IN INDONESIA: PREDICTION USING NAÏVE BAYES AND TERM WEIGHTING TF-IDF

2022-01-17T06:20:59+00:00

There are many public responses about the implementation of government policies related to Covid-19. Some have positive and negative opinion, especially on the official social media portal of the government twitter where people are free to argue. This study aims to find out the opinion of sentiment analysis on Twitter in the implementation of government policies related to Covid-19 so as to classify public opinion. Several stages in the process of analyzing public sentiment are taken from the tweet data. The first step is to do the data mining process to get the tweets that will be analyzed later. Furthermore, the process of cleaning tweet data and equalizing tweet data into lowercase. After that perform the basic word search process of the tweet and calculate the frequency of its appearance. Then calculate using the naïve bayes method and determine the sentiment classification of the tweet. The results showed that public sentiment related to covid-19 prevention in Indonesia is neutral. The performance of the application shows an Accuracy value of 76.7%