Penegakan Hukum Ilegal Fishing

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara yang punya wilayah besar dalam perairan, hingga membuat para nelayan asing selalu lolos dalam kegiatan illegal fishing. Terjadinya pencurian ini karena tidak adanya perhatian dari para pengawas perairan. Sampai saat ini, pencurian ikan ini masih sering terjadi. Karena hal ini, Indonesia harus mengalami kerugian yang besar mencapai Rp 30 triliun di tiap tahunnya. Jika dilihat dengan persenannya mencapai 25% dengan jumlah 1,6 juta ton setiap tahunnya. Persoalan-persoalan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan karena perbuatan Illegal Fishing, maka sangat diperlukan penegakan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang telah diberlakukan dengan baik oleh di Indonesia saat ini, juga diberlakukan di Internasional. Di dalam penelitian ini hukum ditengakkan dengan memberlakukan acuan dari Pasal 45 UndangUndang Tahun 2009 tentang Perikanan. Indonesia is a country that has a large area in the waters, thus making foreign fishermen always escape from illegal fishing activities. This theft occurred because of the lack of attention from the water supervisors. Until now, theft of fish is still common. Because of this, Indonesia must suffer huge losses of up to IDR 30 trillion every year. If we look at the percentage, it reaches 25% with a total of 1.6 million tons every year. These problems result in many parties being harmed due to illegal fishing, so it is very necessary to enforce the law that regulates the act. This research uses a normative method that has been applied well in Indonesia at this time, also applied internationally. In this study, the law is enforced by enforcing the reference of Article 45 of the 2009 Law on Fisheries.
Kata Kunci : Ilegal Fishing