OPTIMALISASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK INKLUSIF MELALUI PENDEKATAN MULTI-STAKEHOLDER: KAJIAN INTEGRASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM KONTEKS PEMERATAAN AKSES LAYANAN DASAR
Keywords:
pelayanan publik, SDGs, administrasi publik, multi-stakeholder, transformasi kelembagaanAbstract
Penelitian ini menganalisis optimalisasi kebijakan pelayanan publik inklusif di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi transformasi paradigma administrasi publik melalui pendekatan multi-stakeholder yang responsif dan partisipatif. Metode penelitian menggunakan perspektif teoritis dari para pakar kebijakan publik untuk menganalisis tanggapan para partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan publik memerlukan rekonstruksi menyeluruh sistem administrasi yang melampaui mekanisme birokrasi tradisional. Kajian mengungkap kompleksitas transformasi kelembagaan pada dimensi struktural, prosedural, dan kultural. Temuan kunci mencakup perlunya koordinasi lintas pemangku kepentingan, desain ulang arsitektur kelembagaan yang fleksibel, dan transformasi mindset aparatur pemerintah. Penelitian menawarkan model integratif yang menempatkan administrasi publik sebagai platform strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan menegaskan bahwa pelayanan publik inklusif mensyaratkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip inklusivitas, responsivitas, dan akuntabilitas dalam setiap aspek tata kelola.