Seminar Nasional - Hukum dan Pancasila

Dinamika Upaya Pengembalian Dan Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

2023-07-05T02:20:19+00:00

The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the dynamics of efforts to return and recover assets of corruption in Indonesia and provide relevant policy recommendations to overcome the existing challenges. Corruption is a significant problem in Indonesia and has had a widespread negative impact on development, good governance, and social justice. Efforts to fight corruption involve not only taking action against perpetrators, but also returning and recovering assets obtained through criminal acts of corruption. The research method used in this article is literature study, literature study and internet searching with data collection techniques obtained from journals, scientific articles, literature reviews, textbooks and including previous research studies. The results of this study state that First, it must conduct asset tracking, the goal is to find out what corruptors have and where to store it. Second, carrying out an asset confiscation, so that corruptors cannot distribute their wealth. Third, confiscate assets resulting from corruption that has been committed. Fourth, the return of assets previously confiscated but not the result of corruption.

Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2023-07-05T03:47:24+00:00

Criminal acts of human trafficking are serious crimes involving the exploitation and trafficking of people with the aim of benefiting oneself financially or for other purposes. The criminal act of trafficking in people in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession to become rich are also the reasons why vulnerable people are exploited by perpetrators of human trafficking. Victims of human trafficking are forced to work for a long time and are vulnerable to physical, mental and sexual violence. They also do not get minimal support and protection from outside parties. Their health condition tends to suffer from sexual diseases, alcohol and drug addiction. Human trafficking is the worst problem compared to other violent activities, because human trafficking mostly uses violence against victims. This article illustrates the strategies and challenges in law enforcement to fight criminal acts of human trafficking. By analyzing policies, legal frameworks, and best practices at the national level, this article aims to present a comprehensive overview of law enforcement efforts in combating this cruel crime.

Perdagangan Orang di Sektor Pariwisata: Analisis Terhadap Peran Industri Pariwisata dalam Menangani Perdagangan Orang

2023-08-15T06:44:53+00:00

The research discusses the problem of human trafficking in the tourism sector and the role the tourism industry in dealing with human trafficking. The government's efforts in providing legal protection assistance to victims of trafficking include providing compensation and restitution, service and counseling or medical support, providing information and legal assistance by ensuring respect for the authority of migrant workers who are victims of trafficking, similar to the authority for rehabilitation and confidentially of identity. This research uses a normative juridical legal research analysis method to collect data and analyze this issue. The results show that human trafficking is a modern slavery practice that degrades human dignity. The large number of human trafficking cases in Indonesia has caused concern within the country itself. The various cases of human trafficking that have been occurring lately, according to electronic and print media information as well as a number of analytical results, prove that human trafficking, especially involving children and women, needs to be taken seriously. The research also revealed The tourism industry is considered one of the world's fastest-growing economic activities and the largest employer, generating millions of employment opportunities. As tourism is a dense industry, there is an increasing demand for labor in various tourism sectors.

Keywords:Tourism industry, human trafficking, Legal protection

Yurisdiksi Kejahatan Siber: Borderless

2023-08-16T07:10:27+00:00

Kejahatan siber telah menjadi ancaman global yang berkembang pesat di era digital saat ini. Dalam konteks ini, yurisdiksi kejahatan siber menjadi isu yang semakin kompleks dan menantang. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep yurisdiksi dalam kasus kejahatan siber dan tantangan yang dihadapi oleh hukum internasional dalam menghadapinya. Dalam lingkungan siber yang tidak memiliki batas fisik yang jelas, pertanyaan mendasar tentang yurisdiksi muncul. Kapan dan bagaimana sebuah negara dapat menuntut pelaku kejahatan siber yang beroperasi dari wilayah asing? Bagaimana hukum internasional mengatur penanganan kasus kejahatan siber yang melibatkan aktor dari berbagai yurisdiksi?. Artikel ini menggunakan metode penelitian berbasis kajian pustaka dengan metode penelitian yuridis normatif yang melibatkan pencarian, pemilihan dan analisis litereratur terkait yang relevan untuk mendapatkan pemahaman terkait topik yang diteliti. Artikel ini menggambarkan bahwa kejahatan siber seringkali melintasi batas-batas negara, sehingga menantang sistem hukum yang berbasis pada yurisdiksi teritorial tradisional. Fenomena ini disebut sebagai “borderless crimes”, di mana pelaku dapat dengan mudah menyelinap melalui celah hukum dan menjalankan serangan dari tempat yang relatif aman. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi sulit, karena hukum nasional sering kali tidak cukup untuk menangani kejahatan siber yang melintasi batas.

Artikel ini juga menyoroti upaya internasional dalam mengatasi tantangan yurisdiksi kejahatan siber. Beberapa negara telah mengadopsi undang-undang yang memperluas yurisdiksi mereka untuk melibatkan tindakan kejahatan siber di luar wilayah mereka. Organisasi internasional, seperti Interpol, juga berperan penting dalam kerja sama antarnegara dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan siber. Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kerja sama internasional, tantangan dalam menangani yurisdiksi kejahatan siber tetap signifikan. Perbedaan dalam undang-undang nasional, proses ekstradisi yang kompleks, dan masalah hukum hak asasi manusia semakin mempersulit penegakan hukum global dalam kasus kejahatan siber. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyelesaian efektif untuk masalah yurisdiksi kejahatan siber memerlukan kerja sama yang lebih kuat antarnegara, harmonisasi hukum nasional, dan pengembangan kerangka hukum internasional yang komprehensif. Selain itu, penting untuk mengembangkan keahlian dan kapasitas penegak hukum dalam bidang kejahatan siber agar dapat secara efektif menangani kasus-kasus yang melintasi batas.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak

2023-06-07T14:20:47+00:00

Children are a gift from God, which should be maintained with dignity and honor like adults. Crimes against children often occur, one of which is the act of kidnapping a child. Kidnapping of children is carried out by a person who has no right for the purpose of stating that the person is under pressure from other kidnappers. Often a kidnapper has a target that the child is used as a victim. In reality, children cannot protect themselves from the dangers that threaten them. Therefore, the role of parents and the state in enforcing the law against perpetrators of criminal acts of child abduction must be given more attention. Because this problem continues to occur, causing children to die. Regarding the imposition of sanctions against the perpetrators of these crimes must be clear and convincing in the eyes of the law.

Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

2023-06-01T14:20:54+00:00

Tindak pidana perdagangan anak merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Indonesia sendiri menjadi negara dengan tingkat presentase kasus perdagangan anak yang cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ketahun. Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak, kasus perdagangan anak telah mencapai 52% selama tahun 2021-2022. Dimana terdapat 11 kasus perdagangan anak ditemukan pada 2021. Sedangkan, 2022 bertambah menjadi 21 kasus. Dan Ironisnya, kasus tersebut rata-rata bertujuan untuk eksploitasi ekonomi dan seksual komersial. Meningkatnya kasus perdagangan anak telah menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak sebagai korban. Upaya tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (law enforcement) secara preventif, represif, maupun responsif melainkan juga upaya terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari perdagangan manusia (child trafficking) bahkan bukan hanya sampai di situ saja tetapi juga pada pasca selesainya proses peradilan pidana tersebut dengan tujuan untuk memulihkan masa depan anak dan traumatic yang dideritanya.

Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial

2023-07-10T10:01:45+00:00

Netflix merupakan penyedia layanan streaming TV, dokumenter dan film yang mewajibkan pelanggannya untuk mengikuti syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi seperti, menggunakan Netflix secara pribadi dan non- komersial atau dilarang menggandakan, mendistribusikan, menjual konten dari atau melalui layanan Netflix. Namun terdapat oknum yang melanggar dengan menggandakan, mendistribusikan dan menjual akun Netflix melalui media sosial dan memanfaatkan hak ekonomi tersebut secara pribadi. Hal tersebut menjadi persoalan terkait perlindungan Hak Cipta berdasarkan undang-undang tentang suatu program aplikasi yang disalahgunakan oleh pihak lain. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama,

tindakan penjualan akun Netflix melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta kedua, bentuk kerugian yang ditimbulkan terhadap pelanggaran Hak Cipta Netflix ketiga, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Netflix secara ilegal. Tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu untuk menganalisa tindakan penjualan akun Netflix ilegal melalui media sosial, mengetahui dan memahami bentuk kerugian yang ditimbulkan dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Netflix secara ilegal. Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi beberapa substansi yaitu Perlindungan Hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum. Hasil pembahasan bahwa Netflix merupakan suatu karya intelektual dalam bentuk program komputer yang dilindungi oleh Hak Cipta. Distributor tidak resmi melakukan penggandaan tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan melalui media sosial.

Kata Kunci : Netflix, Hak Cipta, ilegal

Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Komersial Menggunakan Cryptocurrency Melalui Bitcoin

2023-06-07T10:06:40+00:00

Dewasa ini teknologi semakin berkembang, begitu juga alat pembayaran di Indonesia yang sekarang mulai didominasi e-money. Hal itu menjadi daya tarik masyarakat karena dapat mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi. Secara umum pengaturan praktik transaksi komersial merujuk pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan juga Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia. Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cryptocurrency khususnya bitcoin sebagai alat bayar transaksi komersial nasional atau internasional. Pengaturan mengenai keberadaan cryptocurrency di Indonesia hanya tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat platform yang digunakan dalam transaksi virtual currency ini berbasis elektronik, juga tidak ditemui aturan mengenai penggunaan cryptocurrency dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat penggunaan cryptocurrency khususnya bitcoin di Indonesia masih belum diatur secara khusus dan eksplisit, maka dapat disimpulkan terdapat permasalahan yang mungkin akan terjadi. Terutama pada konsumen yang menggunakan bitcoin akan dirugikan, untuk itu dalam penelitian ini akan menganalisis pengaturan hukum bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi komersial di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Status Hukum Perkawinan Adat Benteng Tado Dengan Menggunakan Belis

2023-06-08T23:59:58+00:00

This research is entitled Belis Marriage in the Benteng Tado Society of East Nusa Tenggara from the Perspective of the National Marriage Law. The background of this research is because there are many cases of divorce in marriage that are not reported to law enforcement officials, or have even been reported but rejected. Among them is rape in marriage. This happens because sexual relations carried out in marriage are considered as common things that husbands do to their wives, because they occur in legal marriages. This study aims to determine the legal consequences of marriage for parties who are married using belis (dowry). The research method uses normative juridical. This research approach uses legislation and conceptual. Based on research, family maintenance has not been clearly regulated in the Civil Code (KUHPer). However, it has been regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. And legal consequences in marriage are obliged to obtain rights and obligations in the family by husband and wife based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Dalam Upaya Penataan Permukiman Kumuh Di Kota Surabaya

2023-06-22T13:50:52+00:00

Perkembangan kota Surabaya yang pesat dan kepadatan penduduk dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan semakin banyaknya permukiman kumuh yang muncul di berbagai tempat. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan tata ruang kota dalam upaya penataan permukiman kumuh di kota Surabya, dengan hukum dasar Peraturan Daerah Kota Surabaya. Perencanaan tata ruang kota yang baik dapat membantu dalam menata penataan permukiman kumuh di kota Surabaya. Penataan permukiman kumuh merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberikan akses yang lebih baik bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penataan permukiman kumuh juga memerlukan perencanaan yang matang dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari potensi konflik dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Melalui analisis yuridis, ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya memberikan dasar hukum yang kuat untuk perencanaan tata ruang kota dan penataan permukiman kumuh. Dalam upaya penataan permukiman kumuh di Kota Surabaya, perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperkuat perencanaan ruang kota dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap tahap perencanaan. Kajian hukum ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perencanaan tata ruang kota dalam upaya penataan permukiman kumuh di kota Surabaya.

Tanggung Jawab Korporasi Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

2023-07-04T18:57:33+00:00

Kejahatan atau pelanggaran HAM dapat melibatkan korporasi atau badan hukum. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan Tanggung jawab korporasi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulisan ini menemukan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum telah di akui dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan khusus (lex specialis) lainnya,namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusian maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia belum mengatur secara jelas kedudukan dan tanggung jawaban korporasi atas pelanggaran Hak Asasi Manusia,apa bila korporasi masuk dalam kualifikasi kejahatan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia.Maka kejatan korporasi bisa diadili menggunakan Undang-Undang Peradilan Hak Asasi Manusia,tetapi apa bila pelanggaran korporasi tidak masuk kualifikasi kejahatan Hak Asasi Manusia maka pertanggungjawaban korporasi menggunakan Undang-Undang lex specialis lainya pada kasusu keajahatan Hak Asasi Manusia bidang lingkungang hidup,maka termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia namun tidak dapat di pidanakan menggunakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,tetapi pemidanaan menggunkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Warisan Transseksual dalam Perspektif Hukum di Indonesia

2023-07-11T00:24:07+00:00

Waria yang mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki-laki melalui operasi penggantian alat kelamin. Hal ini tentu berdampak pada hukum yang berkaitan dengan isu gender salah satu hukum tersebut adalah hukum yang berkaitan dengan hak waris. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apakah perubahan jenis kelamin (transeksual) mempengaruhi pembagian ahli waris dalam hukum Islam dan bagaimana menentukan warisan bagi ahli waris yang mengubah jenis kelamin (transeksual). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menggali, menemukan dan menemukan asas hukum, asas hukum atau doktrin hukum yang akan digunakan untuk memberikan jawaban ketika berhadapan dengan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tesis ini adalah, pertama, status hukum waris bagi seorang waria yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa alasan yang mendesak dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya, dari perempuan ke laki-laki, status warisnya dinilai berdasarkan asal-usulnya. atau mantan kelamin, bagi waria laki-laki yang mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan, dalam warisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris laki-laki dan sebaliknya, namun jika perubahan jenis kelamin tersebut karena alasan kesehatan, seperti berjenis kelamin ganda, maka demikianlah. dilihat dari jenis kelamin setelah operasi. Kedua, dalam konteks pembagian warisan kepada seseorang yang telah berganti jenis kelamin atau waria, hal ini tidak mengubah status warisnya. Dengan demikian, pembagian waris bagi waria masih sama dengan pembagian waris sebelum operasi. Hal ini berdasarkan larangan Allah SWT yang tertuang dalam Q.S al-Hujarat ayat 13, yang melarang manusia mengubah dirinya sendiri. Lebih lanjut, fatwa MUI juga menyebutkan bahwa mengubah aurat dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja tanpa alasan demi keuntungan adalah haram hukumnya. Sehingga waris dan status pewarisan waria yang melakukan operasi kelamin sama dengan jenis kelamin aslinya sebelum melakukan operasi. Penting diketahui oleh seluruh masyarakat tentang pentingnya mengetahui status hukum waris bagi seseorang yang berganti kelamin dan alangkah baiknya jika diatur dalam hukum positif Indonesia.

Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana oleh Kepolisian Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

2023-07-13T00:28:14+00:00

In the criminal act investigation stage, the police, in this case the investigator, has the duties and powers based on statutory regulations to conduct investigations. In addition, investigators can also continue or stop the investigation of criminal cases on the basis or assessment according to statutory regulations. In its development, it has been regulated in Law number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in article 34 which states that "Every person who is forced to commit an act that is prohibited is not punished, if the act is committed because of the defense against an attack or the threat of an instant attack against law against oneself or others, honor in the sense of decency, or one's own or other people's property. The purpose of this study is to find out and explain whether during the investigation process the Police in their duties and authorities as investigators can stop the investigation on the grounds of forced defense (noodweer). And to find out and explain what problems arise when an investigation of a criminal act is terminated by reason of forced defense. The type of research used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, and uses descriptive analysis, analysis and argumentation.

Menghidupkan Kembali Urgensi GBHN: Membangun Fondasi Masa Depan Indonesia

2023-08-01T15:21:07+00:00

Artikel hukum ini membahas urgensi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke-5 sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dalam rangka penguatan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat diartikan sebagai hak dan kekuasaan tertinggi yang dimiliki rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial. Artikel ini mengkaji sejarah perkembangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut. Beberapa kelemahan yang ditemukan antara lain kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, lemahnya sistem pengawasan dan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kecenderungan pemerintahan yang otoriter. Melalui kajian teori dan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa amandemen ke-5 sangat penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya, juga dapat memberikan dasar hukum yang lebih kokoh untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Prosedur Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

2023-06-09T03:26:00+00:00

Penelitian ini bermaksud guna mengetahui bagaimana pelaksanaan dan prosedur eksekusi restitusi yang dialami oleh anak yang menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan sexsual. Selama ini anak yang mengalami kekerasan sexsual kebanyakan tidak mendapatkan restitusi hal tersebut dikarenakan terdakwa yang tidak dapat membayar restitusi. Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normative dan menggunakan metode pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya terdakwa yang tidak berkenan membayar restitusi maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa. Jaksa berperan penting untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan dari terdakwa yang enggan membayar restitusi.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Kepailitan Dan Penangguhan Tanggung Jawab Pelunasan Utang Perusahaan

2023-06-11T07:41:44+00:00

Kepailitan adalah penyitaan umum terhadap semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan likuidasinya dilakukan oleh seorang curator di bawah pengawasan hakim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja atas kepailitan dan penangguhan tanggung jawab pelunasan utang perusahaan serta bagaimana upaya hukum yang didapatkan pekerja apabila perusahaaan dalam kondisi kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian peraturan normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan berbagai sumber dengan berpegang teguh dalam putusan atau perundang-undangan dan studi kasus atas putusan Nomor: 34/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, melalui gugatan tentang permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya antara pekerja dengan PT Gunung Kelud Wisesa. Selain itu adanya upaya prosedur penyelesaian bagi pekerja atas hak dan pemberian kekurangan upah selama menunggu kepastian informasi dari pengusaha. Rekomendasi yang diberikan kepastian atas penyelesaian tentang hak pekerja maupun hak kreditur lainnya.

Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia

2023-06-26T06:43:31+00:00

The purpose of this research is to answer some of the community's questions about issues or plans to change the tenure of the village head from 6 years 3 periods to 9 years 2 periods. This research method uses normative juridical legal research with literature study and by reading legislation as a reference. The results of this study contain answers about the impact on changing the tenure of the village head if realized. Recently, the plan to change the tenure of the village head has become a very interesting topic discussed by all levels of society. To revise the Law on Villages, the Government must pay attention to all aspects, be it economic, social, political aspects, and also consider the potential for corruption by village heads with long term positions. The position of the Village Government is recognized by the State and the Village Head has the right to manage the Village autonomously, in a village there is a village head and his apparatus who have the right to regulate Village Administration. As a person elected by the village community in a democratic way, which means that all village people are entitled and free to choose and make their own choices. In the village head election, the village head election implementation committee is an elected person who has previously held deliberations between the BPD, the village head and other village officials. Each citizen has the right to elect a candidate for leadership as long as the term of office is valid, namely 6 years for 1 period and can be re-elected for the next 2 periods.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial Media Di Kabupaten Kepulauan Aru

2023-07-12T10:01:23+00:00

Abstrak

Kriminalitas di dunia maya, khususnya penipuan dari media social merupakan salah satu model kriminalitas yang banyak terjadi. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Kepulauan Aru dalam hal ini adalah Tindakan preventif dan represif untuk menggali penyebab dan penyebab terjadinya kriminalitas tersebut. Banyak hal yang tidak mendukung seperti fasilitas yang tidak sempurna sehingga sulit bagi polisi untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, masih diperlukan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah kepada pihak kepolisian Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat menuntaskan kasus cyber crime ini. Adapun metode penelitian yang dilakukan menerapkan penelitian hukum normatif yang bertujuan pada ketentuan perundnag – undangan yang berlaku. Dan juga pendapat–pendapat hukum yang didapatkan dari buku – buku, dan makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktis hukum serta surat kabar yang relevan beserta KBBI dan Kamus Bahas Hukum, setelah itu akan dikumpulkan dan diolah menggunakan metode Legal Reasoning dan kemudian diklarifikasi dan dianalisis menggunakan sumber – sumber yang telah dianalisis secara sistematis. Bentuk – bentuk perlindungan hukum kepada korban ialah pemberian restitusiidanikompensasl, konsellng, bantuan hukum, pemberlan informasi dan masih masih banyak lagi yang dapat diberikan terhadap korban karena korban (masyarakat) merupakan individu yang sangat lemah di hadapan hukum. Adapun bentuk Tindakan yang dilakuakan kepada pelaku penipuan melalui media sosial dengan cara melacak akun sosial media yang digunkan pelaku dalam menjalankan kejahatannya dan mencari tahu posisi pelaku agar menemukan pelaku untuk dapat diterapkan hukuman yang berlaku.

Akibat Hukum Pemberhentian Sementara Direksi Oleh Dewan Komisaris

2023-08-01T05:34:41+00:00

Perseroan Terbatas merupakan sebuah Badan Hukum yang bukan manusia seperti dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1. Yang dimana ia merupakan subjek hukum mandiri, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sekalipun jabatan tersebut diganti atau berganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi Perseroan Terbatas selaku persona standi in judicio. Walaupun ia berupa badan hukum dan bukan manusia alamiah tetapi ia sama seperti manusia alamiah yang dimana dapat mendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang tugasnya menjalankan fungsi perseroan, dan peran para pengurus bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bertindak untuk dan atas nama juga tanggung jawab badan hukum perseroan tersebut.

Kata kunci: Badan Hukum, Direksi, Perseroan Terbatas.

Abstract

A Limited Liability Company is a legal entity that is not a human being as stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 1 point 1. Which is an independent legal subject, so that its existence does not depend on its shareholders or members of the Board of Directors and Board of Commissioners, even if the position is replaced or changed, the change does not affect the Limited Liability Company as persona standi in judicio. Although it is a legal entity and not a natural person, it is the same as a natural person who can support rights and obligations under the law. The Limited Liability Company has a corporate organ whose task is to carry out the functions of the company, and the role of the management acts not for itself, but acts for and on behalf of the company's legal entity.