THE IMPACT OF CAPITAL BUDGETING AND ITS REALIZATION ON ACCOUNTABILITY AND BUDGET PERFORMANCE AT THE BANJARMASIN CITY HOUSING AND SETTLEMENT DEPARTMENT
Keywords:
Capital Budgeting, Capital Budget Realization, Accountability, Budget PerformanceAbstract
The objective of this study is to examine and analyze the influence of Capital Budgeting and Capital Budget Realization on Accountability and Budget Performance at the Housing and Settlement Department of Banjarmasin City.
This is a quantitative study using a saturated sampling technique, in which the sample size is equal to the population, totaling 57 employees consisting of Civil Servants (PNS), Government Employees with Work Agreements (P3K), and individual consultants at the Housing and Settlement Department of Banjarmasin City. The method used in this study is path analysis, and the data were processed using SmartPLS version 3.2.9.
Based on the results and discussion, several conclusions were drawn: Capital Budgeting influences accountability at the Housing and Settlement Department of Banjarmasin City. Budget realization affects accountability at the same department. Capital Budgeting influences budget performance. Budget realization affects budget performance. Accountability has an impact on budget performance. Accountability mediates the effect of Capital Budgeting on budget performance. Accountability also mediates the effect of budget realization on budget performance.
References
Abdul Halim. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba. Empat.
Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan. Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. (2016). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Auditya, Lucy., Husaini dan Lismawati. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Jurnal Fairness.
Bahri, Syambudi Prasetia. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon). Bandung: Universitas Pasundan.
Bastian, Indra. (2018), Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Jakarta: Salemba empat.
Nordiawan, Deddi. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Endrayani, SK I Made PA dan Nyoman ASD (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasi Kinerja Terhadap Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemrintah (Studi Kasus pada UPT Dinas Kehutanan KPH Bali Tengah Kota Singaraja). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi. 2(1)
Gege Edi Prasetyo. (2010), Peyusunan dan Analisis Laporan Kauangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mahmudi. (2018). Manajemen Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2006). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi.
Martani, Dwi, dkk. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah. Edisi 2. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Muhammad. (2008). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan. Kuantitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Setiyono, B. (2018). Model & Desain Negara Kesejahteraan. Bandung: Nuansa. Cendekia.
Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : CV Alfabeta.
Sujarweni, V.Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Zirman & Muhammad. (2010). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi, 18(1)
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahKementerian Keuangan. (2015). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Diaudit Tahun 2015.
Kementerian Keuangan. (2016). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Diaudit Tahun 2016.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 106 Tahun 2021 tentang Uraian Unit Tugas Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pemerintah
